Musfira Muslihat / Peserta PKU Angkatan 15

Feminisme bukan hanya soal gerakan tapi ia satu kesatuan dengan ideologi yang dibawanya. Ditandai dari corak feminisme atas fase pada setiap gelombangnya. Gelombang pertama ditandai oleh gerakan hak-hak publik perempuan yang dilandasi untuk melawan patriarki. Selanjutnya, gelombang kedua yang sudah berusaha membawa isu kesetaraan dan penghapusan diskriminasi. Hingga gelombang ketiga dengan basis pengembangan penelitian, wacana dan isu di tengah masyarakat. Gerakan atas feminisme inilah yang membawa ideologinya keseluruh aspek pada abad ke-19 hingga sampai di abad ke-20.[1]

Gerakan dan ideologi feminis terkait atas isu pemenuhan kebutuhan perempuan dari perspektif feminisme. Basis ideologi dari feminisme yaitu gerakan pada pemenuhan martabat, intelektual, dan pemenuhan atas kebutuhan dasar perempuan.[2] Atas pemenuhan kebutuhan dasar dengan  asumsi yang ditinjau melalui interaksi kehidupan di alam dan ditinjau dari usaha menyamakan diri atas persepsi laki-laki lebih superior daripada perempuan. Satu kesatuan tersebut melahirkan diskursus gender, kesetaraan, dan usaha untuk menghilangkan patriarki, khususnya dalam aspek ruang publik, seperti tempat kerja, tranposrtasi umum, dan kampus.

Baca juga: Perempuan dalam Pembangunan – Program Kaderisasi Ulama (gontor.ac.id) 

Gerakan Feminisme Diruang Publik

Konsekuensi dari gerakan feminisme adalah wacananya terhadap ruang publik. Wacana terhadap ruang publik akan berfokus pada perspektif memandang permasalahan yang sedang terjadi, semisal kekerasan seksual. Di ruang publik seperti perguruan tinggi telah mencatat bahwa adanya 79 ‘testimoni’ para penyintas dari perguran tinggi di 29 kota dan 88% diantaranya dari kampus pulau di Pulau Jawa.[3] Inilah sebuah kaca mata permasalahan yang mencoba ditelisik melalui respon pencegahan, penanggulangan, hingga pemulihan pada korban semata.

Problem kekerasan seksual yang marak kerap dipandang dari kaca mata feminisme. Argumen tersebut dilandasi atas pihak yang mengadvokasi kekerasan seksual kerap menggunakan pandangan feminisme, khususnya dalam memberikan wacana kepada instansi pemerintah. Kemdikbud bersama Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak, Komisioner Komnas Perempuan, dan beberapa tokoh publik yang menyuarakan pencegahan kekerasan seksual menggunakan term ‘berbasis gender’.[4] Term berbasis gender inilah yang menjadi corak dari feminisme. Adapun tawaran yang diberikan—dari kaca mata feminisme—adalah dengan mengeluarkan peraturan pencegahan kekerasan seksual disetiap lembaga, membuat badan indepen yang berfokus pada isu hingga penanggulangan kekerasan seksual, dan pendidikan seksualitas.[5]

Baca juga: Antara “clash of civilization” dan Pluralisme – Program Kaderisasi Ulama (gontor.ac.id)

Wacana Pendidikan Seksualitas di Perguruan Tinggi

Pendidikan seksualitas menjadi basis untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Respon perbincangan tersebut tidak terlepas atas masifnya pemberitaan dan aturan formal yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta. Semisal atas pemerintah melalui kementerian dan kebudayaan yang akan menerbitkan Permendikbud kekerasan seksual di Kampus.[6] Usaha tersebut dapat dipandang baik jika memiliki tujuan untuk melindungi korban, tapi bersifat bomerang—mematikan tuannya yang telah melemparkannya terlebih dahulu—ketika menggunakan asumsi bahwa konsep manusia terlepas dari agama dan Tuhan, seperti cara pandang feminisme. Problem inilah yang menghasilkan problem baru dalam mengentaskan kekerasan seksual di kampus.

Pendidikan seksualitas dengan cara pandang feminisme memunculkan problem baru. Pendidikan dipandang sebagai tameng agar tidak terjadinya kekerasan seksual.  Pernyataan tersebut benar adanya, tapi yang menjadi problem adalah basis dari konsep manusia yang diadopsi. Sebut saja jika kekerasan seksual berlandaskan cara pandang feminisme. Feminisme berasumsi jika tubuh yang milikinya adalah miliknya (my body is mine). Konsekuensi dari pernyataan tersebut menghantarkan pada ‘hak penuh’ kepada manusia. Seperti konsep gender yang harusnya mengikat jenis kelamin secara biologis tapi kini dikonstruksikan berdasarkan sosial. Konsep tersebut sepatutnya diterima oleh gerakan feminisme, karena berkaitan dengan hak penuh manusia untuk memilih identitas tubuhnya. Inilah sebuah maksud dari sikap melawan kekerasan seksual berbasis gender, yang terlebih dahulu ditandai atas penerimaan hubungan seksualitas yang tidak bersifat heteroseksul lagi.

Adapun implementasi dari pendidikan seksualitas dari kaca mata feminisme dapat ditinjau dari CSE. Comprehensive Sexuality Education (CSE) merupakan salah satu sumber referensi dari pendidikan seksual yang umumnya menjadi rujukan. CSE merupakan panduan berbasis fakta dan evidence based untuk memberikan panduan komprehensif atas pendidikan seksual dengan kacamaata budaya Barat. Adapun wacana dari pendidikan seksualitas bukan hanya berbasis pada kesehatan reproduksi tapi juga aktivitas seksual yang boleh dan tidak. Sehingga sangatlah penting untuk mempertimbangkan mengguanakan kaca mata apa. Jika menggunakan kacamata feminisme maka jelaslah yang akan menjadi pertimbangan boleh dan tidak adalah ‘pemiliki tubuh yang bersangkutan’ yaitu dirinya sendiri. Dengan kata lain persetujuan berhubungan seksual dilandasi oleh keputusan individu terkait, walau tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Program dari CSE digagas oleh United Nation atau Persikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama UNAIDS, UNFPA, UN Woman, dan World Health Organization (WHO). Adapun fokus dari CSE yaitu memberikan panduan seksualitas, hak-hak manusia, kesehatan dan menghormati kehidupan keluarga serta hubungan interpersonal. Nilai-nilai lain yang didukung oleh CSE adalah kesetaraan gender (gender equality), nondiskriminan, perilaku seksual, kekerasan berbasis gender (genderbased violence), hingga female genital mutilation/cutting (FGM/C)[7].

Implementasi pendidikan seksualitas ala CSE akan menghantarkan pada corak budaya Barat dalam melakukan hubungan seksualitas.[8] Implementasi dari CSE sepeti para mahasiswa teredukasi untuk melakukan hubungan seksual dengan ‘aman’ atau dengan kata lain sebagai tindakan hubungan suami istri pra-nikah. Hingga menerima konsep gender—ragam gender seperti lesbian, biseksual, queer, dsb—yang termasuk keanekaragaman. Sehingga keberagaman individu tidak hanya berlandaskan budaya dan sosial, tapi juga pilihan orientasi seksual yang diterima dan dibiarkan untuk tumbuh subur di tengah masyarakat.[9]

Baca juga: Madzab Nasional Indonesia : Kritik Terhadap Pemikiran Fiqh Hazairin Sandiko Yudho Anggoro / PKU XV – Program Kaderisasi Ulama (gontor.ac.id)

Kekerasan seksual merupakan masalah bersama tapi yang menjadi problem baru adalah sudut pandang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika memilih sudut pandang feminisme maka konsekuensinya adalah menerapkan secara keseluruhan bentuk pencegahan hingga penanggulangan kekerasan seksual dari perspektif feminisme. Bentuk penanggulangan dengan hanya berfokus pada isu terkait tanpa memperhatikan sikap holistik mengatasinya. Sedangkan, sikap holistik dapat dicapai ketika konsep tubuh tidak lagi menjadi kepemilikan sepihak bagi manusia, tapi berlandaskan atas tubuh yang diciptakan dan dititipkan oleh Allah swt. Konsepsi inilah yang menghangtarkan pada manusia memiliki batasan untuk memberlakukan dirinya dan mencari petunjuk berlandaskan panduan pemilik tubuh yang sesungguhnya.

[1] Diakses melalui https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/6236_Chapter_1_Krolokke_ 2nd_ Rev_Final_Pdf.pdf pada tanggal 15 Agustus 2021

[2] Martha Rampton, Four Waves of Feminism, diakses melalui https://www.pacificu.edu/magazine/four-waves-feminism pada tanggal 15 Agustus 2021

[3] Wan Ulfa Nur Zuhra, Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota, diakses melalui https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW pada tanggal 15 Agustus 2021

[4] Kutipan dari berita acara yang menyebutkan pihak feminislah yang memberikan wacana berbasis gender di kampus “Inilah kritik kami para feminis. Seharusnya digunakan perspektif interseksionalistas, untuk melihat kekerasan dari kacamata sosial, identitas, kultural bertubrukan satu sama lain yang menjadi moda diskriminasi dan priviledge tertentu,” tegas doktor Antrologi dari FISIP Universitas Indonesia itu.” Diakses melalui  https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/12/kemendikbud-dorong-penciptaan-kampus-merdeka-yang-sehat-secara-holistik pada tanggal 15 Agustus 2021

[5] Rivan Dwiastono, diakses melalui  https://www.voaindonesia.com/a/ampuhkah-permendikbud-perangi-kekerasan-seksual-di-kampus-/5886741.html,  pada tanggal 15 Agustus 2021

[6] Gilang Ramadhan, Nadiem Segera Menerbitkan Permendikbud Kekerasan Seksual di Kampus
Baca selengkapnya di artikel “Nadiem Segera Menerbitkan Permendikbud Kekerasan Seksual di Kampus, diakses https://tirto.id/nadiem-segera-menerbitkan-permendikbud-kekerasan-seksual-di-kampus -gd5Y pada tanggal 15 Agustus 2021

[7] CSE merupakan bagian dari agenda The Global Education 2030 yang digagas oleh UNSECO untuk memimpin dan mengkordinasikan agenda pendidikan hingga tahun 2030, Lihat Revised Edition Intenational Technical Guidance on Sexuality Education an Evidance Approach, United Nation Educational, 2018, 16.

[8] Maimunah, S. (2019). Implementasi pendidikan seks berbasis sekolah. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 7(2). doi:10.22219/jipt.v7i2.8989

[9] Aurellia Nadhira, Kinasha Nadindya & Resha Putra Maheswara, Keterbukaan Pendidikan Seks di Indonesia: Hambatan dan Implementasi, diakses melalui https://www.economica.id/2020/09/11/keterbukaan-pendidikan-seks-di-indonesia-hambatan-dan-implementasi/, pada tanggal 16 Agustus 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.