Oleh: Bramastyo Dhieka Anugerah[1]

A. PENDAHULUAN

Situasi perpolitikan nasional saat ini semakin menghangat. Salah satu isu yang sering muncul adalah perihal pemimpin nonmuslim. Silang pendapat antara kelompok yang berbeda kepentingan semakin meruncing pasca munculnya pendukung dari kalangan Islam sendiri yang mengusung calon pemimpin nonmuslim seolah Islam dikesampingkan. Mereka membangun argumen dengan bermacam argumen seperti mengatakan lebih baik kafir tapi adil daripada muslim tapi korupsi. Adapula pendapat Imam Mawardi yang juga membolehkan nonmuslim menjadi wāzir altanfīḍ (pelaksana), selama wāzir altafwīḍnya Muslim (pembuat kebijakan). Dan tidak ketinggalan tentang fatwa bolehnya nonmuslim mendampingi presiden muslim yang mengatasnamakan Syekh Ali Jumu’ah dan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī. Ungkapan semacam ini membuat bias wilayah yang sudah mapan, bahwa Islam  telah memobilisasi segala sendi kehidupan. Sebab, apa yang disebut benar adalah yang sesuai dengan Kitabullah dan sunnah Rasulullah.[1]

Terciptanya keadilan karena adab diterapkan, “Loss of adab implies loss of justice,” Demikian yang disampaikan Al Attas. [2] Lawan dari adil adalah zalim, dalam (QS, al A’rāf, 172). Bahwa manusia pernah melakukan perjanjian abadi dengan Tuhannya, sehingga ketika kontrak tersebut tidak dipenuhi maka ia sudah tidak adil kepada dirinya sendiri. [3] Dapat dipahami bahwa tidak ada yang namanya orang kafir bisa adil. Selain itu, Imam Mawardi membolehkan nonmuslim sebagai gubernur ketika syaria’at Islam tegak. Dalam Negara Islam posisi Gubernur tidak punya wewenang sebagai pembuat kebijakan karena hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh atasan. Situasinya sangat berbeda jika melihat kondisi Indonesia, dengan terpilihnya Gubernur, Walikota maupun Bupati secara otomatis memiliki wewenang membuat kebijakan.[4] Berikutnya, berkaitan dengan pencanangan fatwa Syekh Ali Jumua’ah perlu ditinjau ulang. Perlu dipahami mayoritas ulama berpandangan jika fatwa terikat dengan ruang dan waktu.[5] Maka, yang lebih berhak mengeluarkan fatwa adalah para ulama di negara tersebut yang diakui secara keilmuan dan kepribadiannya. Seperti Islamrat di Jerman, Lajnah alDā’imah di Saudi, dan MUI di Indonesia.

Masalah bisa diselesaikan secara lebih jernih ketika menempatkan Islam sebagai weltanschauung termasuk dalam hal kepemimpinan. Apa yang seharusnya terjadi (das sollen) tidak serta merta sesuai dengan kenyataannya (das sein). Begitupun muslim semestinya memilih pemimpin yang muslim juga, namun kenyataannya tidak demikian. Ungkapan ‘’pemisahan agama dari negara’’ dapat diartikan mendirikan negara kafir yang bertentangan dengan Islam, atau mencegah Islam dari kekuasaan untuk melaksanakan hukumnya.[6] Dia memiliki kewajiban guna membedakan yang haq dan bāṭil.[7]

Menjadikan nonmuslim sebagai auliyā atau wali-wali secara linguistik bermakna dua hal: yaitu, memberikan dukungan dan pembelaan jika lafadznya dibaca walayah (fathah) dan menyerahkan kekuasaan jika lafadznya dibaca wilayah (kasroh).[8] Maka dalam konteks politik dan geografis, muwālah alkuffār tidak hanya menjalinkan kerjasama atau koalisi, tetapi juga menyerahkan wilayah umat Islam kepada nonmuslim. Pernyataan lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada muslim tapi korupsi terkesan berlebihan. Padahal syarat keislaman mendahului syarat keadilan, sebagaimana syarat keimanan mendahului syarat kecantikan (perihal pernikahan).[9] Karena mengangkat pemimpin tidak bisa sembarangan, pemimpin akan membawahi sekian banyak aspirasi dan melayani sekian banyak orang dalam mengurus agama dan negara.

Pentingnya kepemimpinan juga sangat dipahami oleh para sahabat ra., mereka sampai harus menunda pengebumian jasad Rasulullah SAW yang mulia, untuk menyelesaikan penentuan pemimpin yang menggantikan beliau sehingga tidak ada kekosongan kepemimpinan.[10] Karena memang suatu masyarakat mengakui adanya kekuasaan tertinggi dalam hidup mereka.[11] Pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang (authority) dan legitimasi (legitimacy) atau keabsahan.[12] Kekuasaan struktur politik memiliki sebuah dinamika internal spesifik.[13] Maka dari itu, pola dalam mendidik pemimpin juga tidak bisa sembarangan, selain menekankan kemampuan berpikir holistik yang melihat suatu masalah harus dari kacamata keseluruhan, dan bukan dari kacamata personal, ataupun kelompok semata.[14] Karena nasib negara bisa jaya dan runtuh kapan saja tergantung kehendak dan kapasitas pengelola negara.[15] Hakikat kepemiminan tidak bisa dilepaskan antara politik dan agama, andaikata politik tidak diatur oleh agama justru akan menjadi agama lain. Keseluruhan agama adalah pengetahuan dan keadilan.[16] Keadilan dalam agama karena adanya  hukum yang absolut dan universal, karena hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel terpengaruh) sedangkan politik  diletakkan sebagai independent variable (variabel berpengaruh).[17] Jelas bahwa hukum harus berdaulat dan absolut agar tidak menjadi permainan pemimpin, hukum yang absolut dan universal hanya dimiliki oleh syariat. Tercakupnya syariat meliputi aspek amal dan muamalah menegaskan jika ajaran Islam tidak berhenti pada aspek keyakinan semata, akan tetapi secara langsung dan operasional menyangkut permasalahan kehidupan yang bersifat duniawi, termasuk dalam wilayah kehidupan masyarakat dan negara[18]. Oleh karena itu, menurut Yūsuf Qarḍāwi,”Penguasa menurut pandangan Islam terikat oleh ketentuan, nilai dan hukum syariat, penguasa tidak bisa seenaknya membuat hukum sendiri, otoriter, dan antikritik.[19] Untuk mengaplikasikan syariat merupakan peran dari pemimpin yang berintegrasi dengan ulama. Kalau berintegrasi dengan ulama jelas tidak mungkin pemimpinnya nonmuslim.

Jika tidak adanya restu untuk calon pemimpin nonmuslim di tengah mayoritas umat muslim bukan berarti SARA atau diskriminasi. Hak politik muslim dan nonmuslim sama di depan hukum, hanya saja untuk pemegang kekuasaan lebih diutamakan seorang muslim karena hukum Islam hanya diyakini oleh umat Islam, sedangkan nonmuslim hanya ikut mengaplikasikannya.[20] Umara dan ulama dalam konteks di atas merupakan pengemban tugas khalifah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanatNya.[21] Karena kapasitas seorang pemimpin dalam rangka menjaga syariat untuk mewujudkan konsensus di tengah masyarakat. “A consensus on the justification of human rights would be impossible because of the diversity of philosophies around the world.” [22] Untuk menegaskan hal tersebut, makalah ini akan membahas kriteria kepemimpinan dalam Islam yang dielaborasikan dari pendapat para ulama tentang prioritas mutlak yang harus dimiliki bagi seorang pemimpin untuk menjadi pengemban amanah umat Islam.

 

B. PEMBAHASAN

  1. Definisi Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan memiliki berbagai macam sebutan seperti, Imām, Ulil Amri, Khalīfah, hingga Amir alMukminin. Kepemimpinan atau Imāmah menurut etimologi adalah bentuk mashdar dari kata kerja (amma), (ammahum wa amma bihim) artinya mendahului mereka, yaitu Imāmah. Sedangkan al Imam ialah setiap orang yang diikuti.[23] Imam menurut bahasa ialah setiap orang yang dianut suatu kaum, baik mereka berada di jalan yang lurus atau sesat.[24] Dalam (QS. al-Furqan, 74) kata imam dipakai untuk orang yang memimpin suatu kaum yang berada di jalan lurus. Imam juga bermakna pemegang kepemimpinan besar (imamah kubra) umat Islam. Imam ini dicalonkan oleh Ahl alḥalli wal Aqdi dalam majlis syura untuk memudahkan urusan negara dan manusia sesuai sistem Rabb semesta alam.[25] Kendatipun kata imam sering dipakai al-Qur’ān untuk para pemimpin kebaikan dan kesesatan, tetapi lebih banyak dipakai untuk orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan dan kemaslahatan.[26] Ulil Amri dalam Tafsir al-Māidah 55 yaitu orang beriman yang mendirikan shalat, membayar zakat dan selalu tunduk kepada Allah.[27] Perintah untuk taat kepada Ulil Amri sebagai pembina masyarakat, sehingga bisa bergaul dengan sesama manusia lewat aturan pemimpin yang mengatur pekerjaan itu.[28]

Kemudian, Khalifah sendiri bermula dari Nabi Adam, kemudian anak keturunannya dari para Nabi, Rasul, dan pengikutnya yang baik. Bila sebuah bintang hilang, kelak digantikan oleh bintang yang lain yang menyinari manusia dalam menempuh perjalanannya yang sudah mulai gelap akibat kelalaian dan pelanggaran.[29] Yang terpenting bagi umat Islam, baik disebut Imam, Khalifah, atau Amirul Mukminin serta nama semisal di masa yang akan datang tidak akan mengubah statusnya sebagai alat bagi pelaksana syariat Islam yang telah ditentukan rambu-rambunya oleh Allah. Ketundukan kepada al-Qur’ān dan Hadīth menjadikan sebuah pengakuan bahwa kekuasaan itu pada hakikatnya hanya milik Allah.[30]

Adapun Ulil Amri merupakan penerus kepemimpinan Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah sendiri adalah pelaksana kepemimpinan Allah SWT, maka tentu saja yang pertama kali harus dimiliki oleh penerus kepemimpinan beliau adalah keimanan (kepada Allah, Rasul dan rukun iman yang lainnya). Tanpa keimanan kepada Allah dan RasulNya mustahil dia akan memimpin umat menempuh jalan Allah.[31] Para ulama menguatkan pendapat yang mengatakan maksud Ulil Amri adalah pemimpin (umara).[32] Pemimpin harus selalu ruku’ (wa hum raki’un) sebagai simbol kepatuhan secara mutlak kepada Allah dan RasulNya yang secara konkret dimanifestasikan dengan memeluk Islam secara komprehensif, baik dalam aspek aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalat.[33] Selain itu, hukum yang mengikat baik menyangkut pelaksanaan maupun legalisasinya juga menjadikan umat Islam harus dipimpin umat Islam pula. Karena dialah yang mengumumkan jihad, menegakkan hukum dan mendirikan shalat.[34] Oleh karena itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah.[35] Bukan kekuasaan mutlak seperti kekuasaan yang berada di tangan Kaisar.[36] Karena itu seorang pemimpin harus memiliki jiwa pengabdian, sesuai dengan tujuan mendirikan Negara itu sendiri yaitu untuk melaksanakan perintah Allah.[37]

Dapat dipahami bahwa pemimpin dalam Islam adalah yang mengatur segala keperluan masyarakat berlandaskan syariat dari segala urusan dunia dan akhirat dalam rangka menjaga agama dan segala prinsip-prinsipnya. Adanya syariat menjadi instrumen dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, jangkauan untuk diangkatnya pemimpin terkait aspek yang mencakup personal, how to get dan how to rule.

 

  1. Syarat Pokok Pemimpin Bagi Umat Islam

Nabi SAW lebih memilih Khālid bin Wālid dan ‘Amr bin Ash yang baru masuk Islam untuk mengisi jabatan pimpinan. Keduanya dianggap cakap memimpin dan mampu menjaga amanah. Sebaliknya, Abu Hurairah yang sangat kuat hafalan haditsnya dan banyak mendampingi Rasulullah SAW tidak diberi jabatan apa-apa. Kualifikasi adil dan memiliki wawasan yang luas menjadi pedoman mengapa Khālid bin Wālid dan Amr bin Ash dipilih meski belum lama masuk islam, karena dari pemahaman mereka akan wilayah yang dipimpinnya dinilai mampu mempertimbangkan keputusan terbaik untuk masyarakat.[38]   Menetapkan kriteria seorang pemimpin tidaklah sederhana. Sebab pemimpin dalam gambaran Nabi adalah pekerja bagi orang banyak, bukan sekedar penguasa. Dan pekerja seperti digambarkan oleh al-Qur’ān haruslah orang yang kuat dan terpercaya (QS. al-Qashash, 26).  Dari kontrak ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah.[39]

Pemimpin yang amanah tidak akan memiliki keberanian untuk membuat pernyataan yang hanya akan menimbulkan ketegangan serta konflik.[40] Peran penerima amanah (kepala Negara) tidak harus dari keturunan Quraisy seperti yang sudah didiskusikan oleh para ulama. Memang pada masanya suku Quraisy memang disegani oleh seluruh suku yang ada di Jazirah Arab karena pandai berdiplomasi dan menguasai perdagangan. Suku Quraisy dalam (QS: al-Quraish,1-4), pengertian keturunan Quraisy sendiri merupakan keturunan Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nasr bin Ma’ad bin Adnan.[41] Secara prinsipil suku Quraisy memang dapat diangkat sebagai kepala Negara dan menjadi pemimpin umat selama kapabilitasnya memadai.[42] Dan jika tidak memenuhi kriteria pemimpin yang kapabel, maka ia tidak perlu dicalonkan apalagi dipilih menjadi pemimpin.[43] Jadi, maslahat pada waktu itu ditinjau dari konteks politik cenderung bersandar pada hadits yang mensyaratkan harus Quraisy yang menjadi imam demi menghindari pertentangan karena ashabiyyah (fanatisme).[44] Akan tetapi, untuk zaman sekarang sangat mungkin suku di luar Quraisy memiliki cukup potensi dan berkemampuan menjadi kepala Negara.[45]

Artinya, pemimpin selain memiliki kompetensi pokok dalam hal agama juga harus memiliki pemahaman terhadap wilayah yang dipimpinnya seperti Amr bin Ash dan Khalid bin Walid. Kemudian, kecakapan ini juga terintegrasi dalam mengaplikasikan syariat yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia, seperti keharusan menghindari perbuatan yang merusak dan amoral semisal minum khamr dan zina (prostitusi), (QS. al-Maidah, 90-93; Ali Imran, 219; al Isra’, 32; al-Nur, 2). Nilai demikian masuk ke segala  sendi kehidupan manusia secara menyeluruh di mana perilaku adil dan kasih sayang termasuk di dalamnya, hal itu pula yang diakui oleh orang nonmuslim:“Umar mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dibandingkan dengan semua penakluk Jerusalem lainnya,  ia memimpin satu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah. Saat ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran symbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambilalihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Jerusalem memeluk Islam”.[46]

 Adapun ketika Abu Ubaidah Ibnu Jarrah membebaskan Yordania dan mendapat perlawanan dari bangsa Romawi. Yang menarik dari pernyataan tersebut, yaitu adanya permintaan kaum Kristen atau Nasrani kepada umat muslim agar membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi, bunyinya: “Kalian wahai kaum muslimin lebih kami cintai dari pada Romawi meskipun agama mereka sama dengan kami. Kalian lebih bisa memenuhi janji, lebih ramah, lebih bisa menahan tangan dari berbuat zalim, dan lebih baik dalam hal melindungi kami, tetapi mereka (Romawi) selalu memaksa kami.”[47]

Pemimpin tertinggi dari Gereja Anglikan Inggris juga pernah mengejutkan publik Inggris. Dia mengatakan bahwa: “Adopsi sejumlah syariah Islam dalam dasar hukum Inggris adalah hal yang tak terhindarkan. Sebab, syariah Islam tak sering bertentangan dengan struktur dan pola hidup warga Inggris, Ia mengakui bahwa syariah Islam mencakup aturan yang luwes, tapi komprehensif. Dia mencontohkan, tiap muslim yang terlibat sengketa dari pernikahan sampai finansial dapat menemukan solusi yang menunjukkan betapa lengkapnya syariah Islam.”[48] Oleh karena itu, yang memahami syariat hanyalah pemimpin yang beragama Islam, mayoritas muslim juga menjadi acuan mengapa syariat diaplikasikan. Bahkan manakala mayoritas diwajibkan tunduk dan patuh pada syariat, justru minoritas akan terlindungi.[49] Dasar semacam ini yang nantinya akan mengarahkan kecakapan pemimpin dalam memerintah agar kebijakan semakin akurat ketika kepemimpinan mampu menghadirkan pemerintahan yang harmonis dengan berlandaskan Tauhidullah tanpa memandang ras dan warna kulit. Hanya dua hal yang mendapat manfaat dari keberlangsungan kepemimpinan Islam, yaitu agama dan rakyat.

 

C. KRITERIA PEMIMPIN MENURUT ULAMA KLASIK

Peran pemimpin mengaplikasikan aturan tentu demi terwujudnya konsensus. Tatkala dipandang secara tendensius setiap wilayah memiliki kecenderungan sehingga baik menurut suatu wilayah belum tentu baik menurut wilayah yang lain, kesannya menjadi relativis. Oleh karena itu, perlunya seseorang untuk mengaplikasikan aturan yang universal, dan itu hanya dimiliki oleh syaria’at. Kepemimpinan Islam bukan dalam rangka memonopoli kekuasaan, larangan dipilihnya nonmuslim sebagai pemimpin karena memang di luar Islam tidak memiliki hukum yang universal di samping agama juga melarang pemimpin non muslim. Dalil yang melarang mengangkat nonmuslim bukan hanya satu dalil, yakni al-Maidah: 51, dalil-dalil yang lain jumlahnya sangat banyak, dari al-Qur’ān (QS. Ali Imran, 28, 100, 118;  al -Mumtahanah, 1; al-Maidah 57; al-Mujadalah, 22; al-Nisa, 141,144; al-Anfal, 73; al-Taubah, 8,71), al-Sunnah, Ijmā’ dan Qiyas. Bahkan dalil lain yang lebih spesifik menunjukkan pada haramnya mengangkat orang kafir sebagai pemimpin adalah saddu dzarai.’

Dan ulama klasik maupun kontemporer juga bersepakat jika yang utama dari seorang pemimpin harus beragama Islam. Secara garis besar tugas dan kewajiban kepala negara terpilih menurut al-Mawardi meliputi pemeliharaannya terhadap agama, melaksanakan hukum di antara rakyatnya dan menyelesaikan perkara yang terjadi agar tidak ada yang menganiaya dan teraniaya, memelihara keamanan dalam negeri, menegakkan hudud, menyampaikan amanah, dan memerhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan pemeliharannya terhadap agama.[50]

Kemampuan manajerial dalam mengelola pemerintahan menandakan bahwa ilmu saja belum cukup tanpa dibarengi dengan kemampuan mengelola pemerintahan. Hal ini dalam rangka melindungi agama dan menegakkan hukum demi kepentingan umum. Ibnu Khaldun berpendapat jika pemimpin harus memiliki solidaritas yang kokoh dari kelompoknya, tanpa solidaritas dari kelompok seorang pemimpin akan sulit memperoleh legitimasi dan tidak akan lama bertahan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang pada masa Ibnu Khaldun, maka yang paling kapabel dalam memimpin umat islam adalah dari kalangan Quraisy.[51] Kesadaran dari seorang pemimpin hendaknya dapat dipahami jika ia mesti mengetahui bahwa Allah memberi kekuasaan kepada mereka.[52] Demikianlah mengapa al-Ghazāli sampai menyatakan bahwa penguasa adalah bayang bayang Tuhan di muka bumi (Zhill Allah fi al Ardh).[53]

Hampir sama dengan Ibnu Khaldun dan al-Mawardi jika perumusan kriteria pemimpin menurut beliau harus keturunan Quraisy. Sebab selain faktor dari mata rantai keluarga Abbasiyah (keturunan Quraisy), kriteria lain yang mendasar termasuk pendidikan sedikitya setara mufti atau kapasitas mujtahid menurut al-Ghazali.[54] Jika  kekurangan khalifah dalam hal militer dan politik dapat ditambal dengan adanya sultan yang loyal sebagai pendamping khalifah, maka ilmu pengetahuan dan pendidikan yang layak menjadi senjata utama dalam memberi nasihat dan masukan dari seorang yang takut kepada Allah yaitu ulama.[55] Komposisi sosok Rasulullah yang berperan sebagai pemimpin agama dan Negara tidak akan pernah disandang oleh satu orang di masa sekarang. Jadi, peran tersebut dapat tergantikan meski diamanahkan kepada dua orang, yakni ulama dan umara.

Sedikit berbeda dari ulama sebelumnya, Ibnu Taimiyah berpendapat bagi seorang kandidat kepala negara tidak mengutamakan suku Quraisy dimana beliau hidup pada masa kehalifahan Bani Abbas. Beliau mensyaratkan kejujuran (amanah) dan kewibawaan atau kekuatan (quwwah). Indikasi kejujuran seseorang menurut Ibnu Taimiyah, dapat dilihat dari ketakwaannya kepada Allah, ketidakmudahannya menjual ayat-ayat Allah demi tendensi duniawi dan kepentingan politik belaka serta sikap tidak takutnya kepada manusia selama dalam kebenaran.[56] Ibnu Taimiyah mengutip al-Qur’ān surat al-Nisa’: 58 yang memerintahkan umat Islam untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Namun diakui oleh beliau sangat sedikit pemimpin yang memenuhi kualifikasi tersebut sekaligus.[57] Namun yang pasti, harus ada upaya merealisasikan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam, karena kesejahteraan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemimpin.[58] Dapat diambil kesimpulan bahwa pemimpin tidak cukup hanya bisa memakmurkan masyarakatnya, lebih dari itu pemimpin juga berperan mengantarkan masyarakat yang dipimpinnya untuk bertaqwa kepada Allah.

 

D. KRITERIA PEMIMPIN MENURUT ULAMA KONTEMPORER

Penguasa ditaati bukan karena jabatan mereka, melainkan karena pelaksanaan syariat yang mereka tegakkan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, ketaatan kepada penguasa merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul Nya, (QS. al Nisa: 59). Allah memerintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri di antara umat Islam.[59] Meskipun demikian, Sayyid Quthb menyatakan bahwa harus dibedakan antara posisi penguasa sebagai pelaksana syariat dan perpanjangan kekuasaan agama. Ia harus melaksanakan syariat dengan kekuasaannya. Demikian halnya dengan Mohammad Natsir yang mensyaratkan bahwa pemimpin harus cinta pada agama selain berwibawa, amanah, dan cinta tanah air.[60]

Karena itu, Abduh menegaskan bahwa rakyat boleh menggulingkan penguasa bila ia bertindak despotik dan tidak adil, serta kesejahteraan rakyat menuntut hal ini.[61] Mereka (nonmuslim) dilarang untuk memimpin karena memusuhi umat Islam. Ketika entitas kafir itu tidak memusuhi umat Islam dan mereka bersama-sama umat Islam dalam satu entitas negara sebagai warga negara, maka mereka dapat dipilih sebagai kepala negara.[62] Karena amanah dibutuhkan supaya ia tidak menyimpang dari garis besar ajaran Islam. Karenanya, Natsir juga mensyaratkan cinta kepada agama bagi seorang kepala negara. [63] Seorang pemimpin (amir/imam) memiliki dua tugas, yakni beribadah kepada Allah dan berkhidmat kepada masyarakat. Untuk beribadah diperlukan ilmu dan iman, untuk berkhidmat diperlukan ilmu untuk menyejahterahkan rakyat.

Salah satu prinsip pokok terkait substansi pemerintahan menurut Hasan Al Banna, yaitu: Penguasa bertanggung jawab kepada Allah dan rakyat, rakyat berhak memonitor tindakan penguasa, menasihati penguasa, dan mengupayakan agar kehendak bangsa dihormati. Beliau menegaskan bahwa pemerintahan konstitusional merupakan sistem paling mendekati pemerintahan Islam. maka negara Islam bisa memiliki banyak bentuk, termasuk demokrasi parlementer konstitusional.[64] Seorang Muslim dengan kekuatan leadership dan amanahnya bisa menduduki jabatan tertinggi meski ilmu agamanya tidak setingkat Ulama. Namun, tidak berarti orang yang buta agama atau bahkan yang sekuler-liberal bisa masuk dalam kriteria diatas. Ringkasnya, pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang bersifat amanah, memperolehnya dengan benar, menunaikan dengan baik, kuat, dapat dipercaya (āmīn), pandai menjaga (hafiḍ) amanahnya, dan berpengetahuan (ālim) tentang tugas kepemimpinannya. Demikian pernyataan dari para ulama kontemporer bahwa landasan agama menjadi prioritas utama meski tidak sampai setingkat ulama. Karena tanpa landasan agama mekanisme politik yang sehat akan dikapitalisasi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk meraih niat dan cita-cita hakiki.

 

E. REALITAS KEPEMIMPINAN DI MASYARAKAT

Pelarangan nonmuslim sebagai pemimpin memberikan  petunjuk bahwa dalam hal apapun orang kafir tidak boleh berkuasa atas umat Islam, sekalipun ada pertalian darah dengannya.[65] Hal ini menjadi ketentuan umum bahwa seorang mukmin tidak boleh mengambil orang kafir sebagai pemimpin maupun sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkan suatu amanat, atau menjadikannya sebagai teman kepercayaan.[66] Di samping itu, merupakan perwujudan cinta kasih umat Islam terhadap nonmuslim dengan mematuhi larangan Allah kepada hamba-Nya yang beriman, agar tidak berteman akrab dengan orang-orang kafir dan menjadikannya sebagai pemimpin, sehingga meninggalkan orang-orang yang beriman. Siapa saja di antara umat Islam yang membangkang terhadap Allah dengan mengasihi musuh-musuh-Nya dan memusuhi para kekasih-Nya, ia akan mendapatkan siksa-Nya.[67]

Fenomena yang terjadi ada sebagian yang mengaku muslim tapi membela non muslim. Larangan memilih nonmuslim sebagai pemimpin umat Islam, disamping didasarkan pada beberapa ayat al-Qur’ān, sebagaimana disinggung sebelum ini, juga didasarkan pada hadis riwayat Imam an-Nasa’i yang bersumber dari mujahid, yang berbunyi: “Janganlah kamu mencari penerangan dari api orang-orang Musyrik”.[68] Kata nar (api) yang tercantum pada hadis di atas merupakan simbol kekuatan (kekuasaan) yang tidak boleh diberikan umat Islam kepada nonmuslim.[69] Komitmen menolak pemimpin nonmuslim juga didasarkan pada hadis marfu’ yang ditakhrij oleh al-Turmudzi, al-Hakim, dan al-Tabrani, yang berbunyi: “Allah SWT  berfirman: Demi kekuasaanKu tidak akan mendapat rahmatKu seseorang yang tidak mencintai kekasihKu dan tidak memusuhi musuh-musuhKu.[70]

Bila umat Islam mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, maka umat Islam seolah memandang bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir itu baik. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhai kekafiran berarti seseorang telah kafir.[71] Seharusnya seorang muslim berjihad melawan kemunafikan (QS. 9: 73) secara politis  karena Allah, harus adil dengan disesuaikan berdasarkan jenis pemerintahan yang berlaku di Negara tersebut.[72] Adil dalam kaitannya dengan kepemimpinan mencakup benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal yang meragukan, memegang muruah; yang mengurangi keadilan, yaitu alFasqu, seperti mengikuti syahwat, maupun terjerat syubhat.[73] Dalam konteks politik kenegaraan, syarat “adil” bagi pemimpin adalah terpercaya, dapat diterima kesaksiannya baik sebagai penerima maupun yang menyampaikan laporan (mimman yajuzu qabulu syahadatihi taammulan wa adaan).[74]  Namun demikian, sikap ketaqwaan dan kelemah-lembutan tidak menghalanginya untuk bersikap keras dan tegas[75] Dilarangnya umat Islam mengangkat nonmuslim sebagai pemimpinnya merupakan keputusan yang sudah final mengingat orang-orang kafir tidak menghendaki kejayaan umat Islam, dan pada prinsipnya memang tak akan pernah mungkin bagi seseorang untuk mengangkat musuh sebagai pemimpin.

 

F. HUKUM MEMILIH PEMIMPIN NONMUSLIM

Hukum memilih pemimpin nonmuslim seperti Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan Presiden/Wakil Presiden adalah haram. Sebab, memilihnya berarti mengangkatnya sebagai pemimpin dan menjadikan kaum muslimin di bawah kekuasaan, dominasi dan superioritasnya.[76] Begitu juga memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat[77] atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.[78] Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang nonmuslim kecuali dalam keadaan darurat, sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada nonmuslim itu nyata membawa manfaat.[79] Larangan yang dikandung agar tidak menjadikan orang orang yang bukan seakidah sebagai pemimpin, karena identitas mereka sebagai kelompok agama lain. Karena seharusnya loyalitas muslim hanyalah bagi umat Islam.[80] kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Termasuk ketika ada pemimpin muslim yang melakukan kekufuran, maka dia harus dilengserkan.[81] Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak ada peluang untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin apapun keadaannya.[82]

Sesungguhnya pemimpin dilengserkan karena kekufuran yang mereka lakukan, para ulama bersepakat wajib kaum muslimin untuk melengserkannya. Siapa yang mampu melakukan itu, maka dia mendapat pahala. Dan siapa yang basa-basi dengan mereka, maka dia mendapat dosa. Dan siapa yang tidak mampu, wajib baginya untuk hijrah dari daerah itu.[83] Untuk itu, pemimpin hendaknya hidup dan bekerja dengan visi yang jelas, serta tidak gampang tergoda dengan keuntungan jangka pendek, ataupun kesempatan yang tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan singkat.[84] Meski pada hakikatnya para pihak yang terlibat dalam kepemimpinan sadar benar bahwa tidak semua kepentingan masyarakat dapat dipuaskan.[85] Dari sekian banyak ideologi dan sistem untuk mengelola negara, kepemimpinan Islam lebih mampu mengakomodir sekian banyak perbedaan demi terwujudnya konsensus. Lagi pula Siyāsah al-Syarīyyah  lebih merupakan sebuah gagasan substantif yang dapat mengakomodasi keberagaman di dalam batasan-batasannya.[86].“Mahomet (Muhammad SAW) held very sane views, and  linked his political system well together; and, as long as the form of  his government continued under the caliphs who succeeded him, that government was indeed one, and so far good.”

 

KESIMPULAN

Tatkala seorang muslim memilih pemimpin nonmuslim dengan mengabaikan orang Islam maka ia memberikan ruang kepada kafir untuk menguasai muslim, dan ini dihukumi haram oleh para ulama. Secara  normatif maupun historis, jarang sekali dibicarakan soal pemimpin nonmuslim. Rasulullah sendiri tidak pernah menunjuk orang kafir (meski warga Madinah) sebagai gubernur (dulu istilahnya amil dan wali) ataupun amir. Dan orang kafir sejatinya memang suka kalau mukmin menjadi kafir (ingkar) sebagaimana mereka telah jadi kafir supaya sama dengan mereka. Oleh karena itu, mukmin tidak selayaknya mengambil sahabat, apalagi menjadikan pemimpin diantara orang munafik itu. Memilih pemimpin nonmuslim menjadi sebuah akibat adanya konsekuensi logis dari sekelompok orang yang mengaku dirinya muslim tapi cenderung inferior, sehingga memaksakan diri memilih pemimpin yang tidak seakidah dengannya. Padahal pemimpin di wilayah mayoritas Islam itu wajib.

REKOMENDASI

Hadirnya konsep kepemimpinan dalam Islam bukan dalam rangka memonopoli kekuasaan, justru memberikan penegasan mengenai suatu sistem yang dijalankan  baik hukum maupun politik agar tidak merugikan rakyat. Tinjauan secara head to head antara hukum konvensional dan hukum yang berlatar belakang syariat bisa dipahami mana yang lebih survival. Kasuskasus perundangan secara verbatim berasal dari syariat Islam sejak UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai UU No 23 Tahun 2011 tentang zakat cenderung stabil daripada perundangan konvensional yang sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali sampai hari ini. Berhasilnya suatu perundangan tersebut sebagai bagian dari legislasi hukum nasional yang memberikan cara pandang secara komprehensif mengenai tawaran Islam dalam hal kepemimpinan hingga mencakup personal, how to get, dan how to rule untuk menjalankan roda pemerintahan dengan instrumen (syariat) yang sudah ada. Tentu saja dengan instrumen yang sudah mapan ini bukan pada tempatnya jika diaplikasikan oleh nonmuslim. Dan memang sejak awal kelahirannya, Islam dimaksudkan memberi solusi bagi masyarakat majemuk.

[1]  Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 170.

[2] Syed Muhammad Naquib al Attas, Aims and Objectives of Islamic Education, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979), hal. 2.

[3] Lihat Adian Husaini, Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab, (Surabaya: Bina Qalam Indonesia-INSIST, 2015), hal. 104-105

[4] Tim Penyusun MPR RI, Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 Dan Ketetapan MPR RI, (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2016, Cet. 15, hal. 122.

[5] Abdurrahman Wahid (ed), Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), hal.  147, lihat juga Tim Penyusun, Himpunan Fatwa MUI 1975, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hal. 8.

[6] Muhammad Abid al-Jābiri, Agama Negara Dan Penerapan Syariah , (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001),  hal. 61.

[7] Salim Ali Al Bahansawi, Wawasan Sistem Politik Islam,  (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1995), hal. 50.

[8] al-Rāghib al-Fahani, ed. Safwan Adnan Dawudi,  Mufradat fi Gharīb alQur’ān (Damaskus: Dār al -Qalam, 1412/1992, hal. 885.

[9] Syamsuddin Arif, dalam  Majalah al-Bashiroh vol. 51, 2016. hal. 18.

[10] Khozin Abu Faqih, Haruskah Dakwah Merambah Kekuasaan?, (Jakarta Timur: Al I’tishom, 2009), hal. 27.

[11] Munir Subarman, Hukum Islam Dan Ketatanegaraan, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2012), hal. 12.

[12] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: GramediaPustaka Utama 2008), Cet. 8, hal. 64.

[13]  Max Weber, Sosiologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 191.

[14] Lihat Reza A.A. Wattimena, Menjadi Pemimpin Sejati: Sebuah Refleksi Lintas Ilmu, (Jakarta Timur: Evolitera, 2012), hal.183.

[15] Lihat Adhyaksa Dault,  Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihad Politik, (Jakarta: Renebook, 2012), hal. 66.

[16] Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1985), hal. 181.

[17] Mohammad Mahfud , Politik Hukum di Indonesia, (Depok: Rajawali Press 2013), hal. 10

[18]  Lihat Haedar Nashir, Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, (Bandung: Mizan, 2013), hal. 122.

[19] Lihat Adian Husaini, Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya, (Jakarta: GIP, 2002). hal. 15.

[20]  Abu al-A’la al-Maududi, The Islamic Law and Costitution,(Lahore: Islamic Publications, 1960), hal. 39.

[21] Lihat Imam Ghazali Said, Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Diantama, 2006), hal. 645.

[22] Jacques Maritain, Introduction to HUMAN RIGHTS: COMMENTS AND INTERPRETATIONS, (UNESCO ed., Greenwood Press, 1973) (1949), hal. 9-17, lihat juga Syed Muhammad Naquib Al Attas, Islam and Secularism, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hal. 1-2.

[23] Atabik Ali, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet. 9, hal. 214.

[24] Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, (Qāhira: Dār al-Maʿārif, 1119), hal. 200-201.

[25] Hussain bin Muhammad, Menuju Jama’atul Muslimīn, (Jakarta: Robbani Press), hal. 113.

[26] Lihat Hussain bin Muhammad, Menuju Jama’atul Muslimin, (Jakarta: Robbani Press), hal. 110.

[27] Lihat  Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI, 1999),  hal. 250.

[28] Lihat Hamka, Lembaga Hidup, (Jakarta: Republika Penerbit, 2016), hal. 87.

[29] Lihat Hussain bin Muhammad, Menuju Jama’atul Muslimin, (Jakarta: Robbani Press), hal. 105.

[30] Lihat  A. Djazuli, Fiqh Siyāsah, (Bandung: Prenada Media: 2003), hal. 108.

[31]  Lihat  Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: LPPI, 1999),  hal. 248.

[32] Lihat Al Mawardi, alAhkam alSulṭhaniyah, (Kuwait: Maktabah Dār  Ibnu , 1989), hal. 5.

[33] Lihat Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 1999), hal. 249.

[34]  Lihat Hussain bin Muhammad, Menuju Jama’atul Muslimīn, (Jakarta: Robbani Press), hal. 113

[35]  Lihat Imam Ghazali Said, Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama,    (Surabaya: Diantama, 2006), hal. 645.

[36] Jurji Zaidan, Tarikh atTamaddun alIslami (Turki: Dār al-Hilāl, 1958), Juz 5, hal. 127.

[37]  Lihat Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 98.

 [38] Lihat Al Mawardi, alAhkam alSulṭhaniyah,, (Kuwait: Maktabah Dār  Ibnu , 1989),  hal. 18.

[39]  Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 19.

 [40] Lihat Didin Hafidhdhuddin, Manajemen Syariah Dalam Praktik, (Depok: Gema Insani Press, 2003), hal. 149.

[41] Lihat Abu Ya’la, alAhkam alSulṭhāniyah, hal. 4., lihat juga A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Bandung: Perdana Media, 2003), hal. 110.

[42] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, ed. Darwis al Juwaidi, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1996), hal. 193-194. Lihat juga Ibnu Abi Rabi’, Suluk al Malik fi Tadbir al Mamlik, (Qāhira: Dār al-Sa’bi, 1980), hal. 407.

[43] Ibnu Khaldun, Muqaddimah, ed. Darwis al Juwaidi, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1996), hal. 160.

[44] Abdul Wahab Khalaf, alSiyasah alSyar’iyyah, (Qāhira: Dār al Nasr, 1977), hal. 56.

      [45] Lihat Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 98.

[46] Lihat Karen Arsmtrong, A History of Jerusalem: One City, Three Faiths, (London: Harper Collins Publishers, 1997), hal. 228., lihat juga Adian Husaini, Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam, (Jakarta: GIP, 2004), hal. 23.

 [47] Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam, (London: Constable & Company, 1913),  hal. 48.

[48] Koran Jawa Pos Edisi 8 Pebruari 2008

[49]  Lihat Habib Rizieq Syihab, Wawasan Kebangsaan: Menuju NKRI Bersyariah, (Jakarta: Suara Islam Press, 2012, hal. 103.

[50] al-Mawardi, Adab alDunya wa aldīn, terj. Ibrahim Syu’aib, Etika Agama dan Dunia, (Bandung: Pustaka setia, 2002), hal. 100 -101.

[51]Lihat Muhammad Iqbal, Politik Pemikiran Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 49

[52]Ibid.,  hal. 49.

[53]Ibid., hal. 77-78.

[54]Abu Hamid al-Ghazāli, , alIqtishad fi alI’tiqaad, (Mesir, Maktabah al Jundi, 1518),  hal. 151.

[55] Abu Hamid al-Ghazāli, Ihya’ ‘Ulūm al-dīn. (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt), jilid II, hal 68-93

[56] Ibnu Taimiyah, alSiyasah alSyar’iyyah, (Beirut: Dār al-Fikri, tt), hal. 15.

[57]Ibnu Taymiyah, al-Siyasah al-Syar‘iyyah fi alIslah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah.tt), hal. 16.

[58] Ibid., hal. 137

[59] Lihat Sayyid Quthb, alAdalah alIjtima’iyah fi alIslam, terj. Afif Mohammad, Keadilan Sosial Dalam Islam, (Bandung: Pustaka, 1984), hal. 124.

[60] Lihat Mohammad Natsir, Agama dan Negara dalam Persektif Islam, (Jakarta: DDII, 2001), hal. 83-84.

[61] Lihat Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 132-133.

[62]  Lihat Muhammad Abduh, al-A’mal al-Kamilah, (Beirut: al-Muassah, al-Arabiyah lid-Dirāsah wan-Nasyr, 1972), hal. 107-108.

[63] Ibid., hal. 85.

[64]  Lihat Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam: Dari masa klasik hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010),  hal. 200.

[65] Lihat Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Razi al-Jassas, Ahkam al-Qur’ān (Qāhirah: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Abd al-Rahman Muhammad, t.t), Jilid II, hal. 290.

   [66] Lihat Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibn Arabi, Ahkam al-Qur’ān (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), Jilid II, hal. 138-139.

[67]  Lihat Ibnu Katsir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’ān al-Azim (Beirut: Dar  al Fikr, 1992), Cet I.  hal. 439.

[68] Ibid., hal. 440.

[69] Lihat Abdurrahman al-Baghdadi, Islam Menolak Bantuan Militer Negara Kafir (Surabaya: Suara Bersama, 1990), hal. 58.

[70] Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al-’Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj (Beirut : Dār al-Fikr al-Mua‘asir, t.t.), Cet. 28, hal. 59.

[71] al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf’an Haqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1392 H/1972 M), Jilid II, hal. 422.

[72] Lihat Said Hawwa, Jundullah; Tsaqafatan  wa Akhlaqan, (Qāhira; Dār alSalam, 1998), Cet. I, hlm. 451.

[73] Lihat A. Djazuli, Fiqh Siyāsah, (Bandung: Prenada Media: 2003), hal. 109.

[74]  Lihat  al-Baghdadi, Ushul al-dīn, (Istanbul:  Matbaasi, 1928), hal. 277.

[75]  Lihat  Abdul Qadim Zallum, Pemikiran Politik Islam, (Bangil: Al Izzah, 2004), hal. 163.

[76]  Tim Keputusan Bahtsul Masail Ke-2 PCNU Kota Surabaya Periode 2015-2020 M, Di Masjid Sabilul Mutathahhirin Jl. Bratang Binangun I/67 Barata Jaya Surabaya, Ahad, 25 September 2016, hal. 2.

[77] Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Lihat Tim Penyusun, Himpunan Fatwa MUI 1975, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hal. 878.

[78] Ibid., hal. 878.

[79]  Lihat Imam Ghazali Said, Solusi Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Diantama, 2006), hal. 562.

[80]  Yūsuf Qārḍāwi, FatwaFatwa Kontemporer , (Jakarta: GIP, 2001), hal. 570

[81]  Lihat Abu Fadhl Qadi Iyadh, Syarah Sahih Muslim, al-Nawawi, (Qāhira: Dār alKutub, tt)

Jilid 6, hal. 315.

[82] alSyadzili alQalibi, Ahkam Ahl al-Dzimmah, (Beirut: Dār alGarb al-Islami, 1998), Jilid 2, hal. 787.

[83]   Ibnu Hajar al-‘Aṡqolani,  Fathu al-Bari, (Beirut: Dār al-Makrifat, 1449), Jilid 13, hal. 123.

[84] Lihat Reza A.A. Wattimena, Menjadi Pemimpin Sejati: Sebuah Refleksi Lintas Ilmu, (Jakarta Timur: Evolitera, 2012.),  hal. 35.

[85] Henry Subiakto, Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 36.

[86] Lihat M. Hashim Kamali, Membumikan Syariah, terj. Miki Salman, (Bandung: Mizan, 2008) hal. 321.

[1] Peserta Program Kaderisasi Ulama’ Angkatan X, Universitas Darussalam Gontor, Pondok Modern Darussalam Gontor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.