Penulis Berita: Siti Tarisah Peserta PKU angkatan XV

Jean Fancois Lyotard berkata dalam buku The Postmodern Condition: A Report on Knowledge mengenai post-modernisme “Tidak ada kebenaran tunggal, pengetahuan bersifat plural dan relatif, narasi besar diabaikan.” Di era post-modernisme ini kebenaran dari suatu pengetahuan itu dianggap dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak ada yang tetap untuk menjadi tolak ukur dalam mengetahui kebenaran. Manusia-manusia era post modernisme tentu saja bersentuhan langsung dengan teknologi dan komunikasi yang semakin maju, membuat batas-batas yang dahulu sulit bahkan tidak boleh dilewati, kini begitu mudah menembus batas tersebut. Beberapa manusia mulai menginginkan dan memperjuangkan hal-hal diluar nalar dengan dalih demi memperoleh keadilan, seperti menginginkan adanya legitimasi terhadap wacana Queer dan Feminisme Islam. Hal ini menyebabkan norma agama khususnya Islam dianggap tidak relevan lagi dengan era post-modernisme ini. Untuk itu, sudah seharusnya umat Islam bangkit untuk meluruskan kembali aturan atau norma Islam untuk mencegah manusia-manusia era post-modernisme ini tersesat lebih jauh dari kebenaran.

Melalui Webinar Pemikiran & Peradaban Islam Program Kaderasi Ulama (PKU) XV Universitas Darussalam yang bekerja sama dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Islam Bandung, diharapkan dapat menjadi salah satu wadah solusi terhadap persoalan-persoalan umat Islam di era post-medernisme ini. Webinar ini secara resmi dibuka oleh Dr. Amrullah Hayatudin, SHI., M. Ag selaku wakil Rektor III Universitas Islam Bandung dan Ustadzah Tistigar Sansayto, M. Ag yang merupakan dosen pembimbing PKU XV. Webinar yang diselenggarakan pada Ahad, 7 November 2021 diisi oleh Eungenia Dhea Adeline, S.Pd dengan judul Kritik atas Wacana Genderqueer dalam Gerakan Feminisme” dan Ghina Saniawati Ahmad, S. Ag dengan judul “Konsep Keadilan Perspektif ‘Feminisme Islam’ Tinjauan Kritis.”

Baca juga : Adakan Daurah tentang al-Quds, PKU UNIDA Kerja Sama dengan Minbar-i Aksa Dernegi

Eugenia selaku pemateri pertama memaparkan gerakan queer secara terang-terangan mulai dikampanyekan pada akhir tahun 80-an.  Namun, di tahun 2010 merupakan kampanye akhir gender gagal mendapat legalitasnya. Di Indonesia sendiri fenomena queer tergolong baru dan masih satu dianggap satu rumpun dengan LGBT. Queer merupakan identitas cair yang mana gender lahir belakangan sesuai dengan kemauan tubuh. Dalam gender sendiri terdapat konstruksi sosial yang menempatkan queer pada tingkatan kedua. Pada tingkat kedua ini tidak ada batas konsep tentang kemanusian. Jika dalam LGBT ada suatu usaha untuk mengubah alat kelamin, maka pada gender queer berubah mengikuti kehendak tubuh tanpa mengubah alat kelamin dari segi fisik.

Lebih lanjut genderqueer menganggap identitas diri yang hanya dibatasi oleh laki-laki dan perempuan merupakan sebuah diskriminasi dan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tubuh dalam perpektif genderqueer ialah hak esensial untuk menentukan jenis kelamin. Segala aktivitas merupakan identitas, aktivitas yang biasanya membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam genderqueer peran tersebut bersifat lengket dalam diri manusia. Sehingga saat seorang manusia melakukan aktivitas perempuan, maka dia dapat dianggap perempuan begitupun sebaliknya.

Baca juga : Kunjungan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya ke PKU UNIDA Gontor

Jika ditinjau dari perspektif Islam, genderqueer bertentangan dengan dua konsep dalam Islam, pertama konsep kebebasan yang memberi batasan berpikir manusia dan kedua, konsep identitas yang terdapat dalam bentuk wujud dan jiwa. Keduanya dibedakan dengan identitas dua jenis kelamin saja yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, genderqueer merupakan sebuah kemustahilan untuk dianggap sebagai identitas diri.

Pamateri kedua, Ghina mencoba mengkritisi konsep keadilan yang sedang diusung oleh feminism Islam khususnya di Indonesia. Menurut para feminis muslim konsep keadilan bagi perempuan ialah keseteraan yang hakiki antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini cerminan dari relasi resiprokal yang terjalin antara keduanya. keadilan juga diartikan ketika laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai manusia setara dan bermitra yang saling Kerjasama. Artinya para feminis muslim ini menginginkan adanya posisi kedudukan yang setara tanpa membedakan jenis kelamin.

Munculnya feminis muslim ini dilatarbelakangi dengan cara pandang yang sama bahwa apa yang dirasakan wanita Barat sama dengan apa yang terjadi pada wanita muslim. Padahal permasalahan-permasalahan wanita Barat ini timbul karena adanya hukum-hukum gereja dan konsep patriarki yang menindas kebebasan wanita Barat, sedangkan hukum-hukum Islam jika diteliti secara mendalam adalah untuk memuliakan dan menjaga wanita bukan untuk membatasi kebabasan wanita. Namun, para feminis islam ini kemudian melakukan protes terhadap isu kenabian dan isu keulamaan yang mana dari dua term tersebut hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan posisi tersebut. Menurut para feminis Islam, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits yang ditafsir oleh dominasi laki-laki dianggap menindas kebebasan wanita. Contohnya perempuan dilarang menjadi imam sholat jumat, pembagian harta waris yang tidak setara (2:1), syariat poligami dan lain sebagainya.  Hal ini menyebabkan para feminis Islam menginginkan keadilan yaitu kesetaraan dalam memberi tafsir hukum-hukum dalam Islam.

Dari segi bahasa, keadilan berbeda dari persamaan atau kesataran. Keadilan menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas ialah keadaan, kondisi, dan hal-hal yang berada di tempat yang tepat. Artinya keadilan merupakan sesuatu yang menyesuaikan dengan tempat bukan sesuatu yang disamaratakan. Jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan disetarakan sesuai dengan keinginan feminis Islam, maka yang terjadi ialah tidak tercapainya hakikat muslimah yang sebenarnya dan justru menimbulkan ketidakadilan bagi wanita itu sendiri. Ghina kemudian memberi kesimpulan yang mengutip perkataan Dr.Khalif Muammar bahwa feminisme Islam sama dengan Islam liberal, yang pada dasarnya asing bahkan tidak ada dalam Islam. Feminisme Islam tidak dibangun dari paradigma Islam bahkan asas epistemologi dan metodologi yang digunakan diambil dan diadaptasi dari paradigma Barat.

Baca juga : Muslimah Yes Feminis No, Menjaga Yes Merusak No

Setelah pemaparan kedua pemateri, ustadzah Tistigar memberikan epilog bahwa keadilan bukan berarti harus setara dan keadilan dalam Islam sangat indah karena meletakkan segala sesuatu sesuai dengan letaknya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan wacana genderqueer dan feminisme Islam yang menganggap keadilan ialah dengan memberikan kesetaraan tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.