Oleh: Aida Hayani/Peserta PKU angkatan 15

Pembahasan relasi Islam dengan negara dari zaman klasik hingga modern masih sangat problematik, dari masalah apakah Islam mengatur urusan negara atau tidak?, bagaimana bentuk dan sistem negara dalam Islam?. Permasalahan ini belum dijawab tuntas oleh para pemikir politik Islam di era klasik dan abad pertengahan. Para pemikir seperti Ibn Abi ar-Rabi (218-272 H/833-885), al-Farabi (269-339 H/874-959 M), al Mawardhi (364-450 H/974-1058 M), al-Gazali (450-505 H/1058-1111 M), Ibnu Taimiyyah (661-728 H/1263-1328 M) dan Ibnu Khaldun (273-808 H/1332-1406 M) berpendapat bahwa negara merupakan bagian dari agama, sehingga pemikiran politik mereka disebut dengan pemikiran integratif. Adapun mengenai sistem pemerintahan para tokoh pemikir tersebut belum ada titik temu, namun secara umum mengakui sistem yang berlaku pada masanya baik monarki atau khilafah selagi memenuhi kriterianya demi mewujudkan maslahah ammah. (Sirojuddin Aly: 2018, 332).

Baca juga: Syi’ah Imamiyah; Konsep Ghaibah Imam (Studi Analisis Kritis)

Pemikiran politik Ibn Abi ar-Rabi’ lebih fokus pada kriteria pemimpin, mengenai bentuk pemerintahan lebih cenderung kepada pengakuan sistem yang berlaku pada waktu itu, yaitu monarki. Al-Farabi juga berangkat dari urgensi seorang pemimpin dan kriteriannya, dan tidak mempersolakan bentuk negara. Oleh karenanya, al-Farabi mengakui sistem pemerintahan yang tengah berjalan pada masa hidupnya (monarki). Al-Mawardi lebih intens pada reformasi sistem pemerintahan yang ada pada masa hidupnya sebagai solusi atas problematika politik yang terjadi, sehingga karyanya disusun sebagai solusi bagi dasar-dasar sistem politik bagi pemerintahan ketika itu dengan tetap mempertahankan kepemimpinan merupakan hak suku Quraisy dengan mekanisme pemilihan oleh ahl al-hall wa al-‘aqd atau penobatan kepada negara yang sedang berkuasa. Al-Ghazali berfokus pada upaya melahirkan seorang pemimpin yang sedang berkuasa (monarki) atau meraih dukungan terbanyak dari ahl at-tafwid, seperti dalam sistem syura atau demokrasi.

Ibn Taimiyyah lebih fokus pada teori amanah dalam rekutmen para pejabat dan pengelolaan kekayaan negara, namun tidak membahas tentang bentuk negara. Ibn Khaldun juga tidak membahas tentang bentuk negara selagi kepemimpinan didasarkan pada kesepakatan bersama melalui mekanisme pemilihan oleh Lembaga ahl al-hall wa’aqd dan memenuhi kriteria seperti berilmu, berwawasan luas, adil, berkemampuan dan sehat fisik dan panca inderanya. (Masykur Abdillah: 2013, 248)

Ketidakadaan sistem negara yang baku dalam Islam, mempengaruhi kecenderungan pilihan dunia Islam pasca kemerdekaan dari penjajah hingga sekarang. Setidaknya ada tiga pola umum sistem kenegaraan di dunia Islam saat ini: Sekuler, Islam dan Muslim. Turki memilih jalan sekuler total meskipun belakangan ini tampak meningkatnya keinginan kembali ke politik Islam. (Azyumardi Azra: 2016, 42)

Dari kenyataan di atas tampak bahwa dunia Islam berada dalam kompleksitas permasalahan dari mulai sosial, ekonomi, pendidikan, hukum bahkan politik. Ketidakadaan konsep negara yang baku tersebut menuntut para ulama dan sarjana hukum Islam harus menjalankan perannya, bagaimana menyikapi masalah sistem politik yang dipergunakan oleh masing-masing dunia Islam. Negara yang memproklamirkan Islam sebagai agama negara dan hukum tertinggi mungkin tidak banyak dipermasalahkan oleh umat. Namun bagaimana dengan negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti negara sekuler dan negara muslim. Apakah sistem demokrasi sejalan dengan agama Islam atau tidak? apakah diperbolehkan negara muslim menerapkan sistem demokrasi dalam menajalankan roda pemerintahannya. Dari sinilah peran ulama dimulai agar benar-benar umat dan negara terbimbing di bawah payung arah Islam demi menggapai kemashalatan di dunia dan akhirat.

Baca juga: Karbala Dan Peringatan Asyura Syi’ah.

Diantara tokoh ulama kontemporer tersebut adalah Yusuf al-Qaradawi. Yusuf al-Qaradawi adalah seorang inteletual muslim di bidang hukum Islam kelahiran mesir. Kehadiran al Qaradawi dalam panggung dunia hukum Islam banyak mendapat sorotan dari para sarjana muslim, baik berupa kritikan, pujian atau apresiasi. Diantara sarjana muslim yang memberi pujian dan apreasiasi yaitu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz (1330-1420 H/1910-199 M) yang menyatakan bahwa buku-buku Qaradawi sangat ilmiah dan berbobot serta berpengaruh di dunia Islam. (Akram Kassab: 2019, 45). Terlepas dari pro dan kontra terhadap pemikiran hukum al-Qaradawi bagi penulis epsitemologi hukum Islam al-Qaradawi secara umum dan pemikiran politiknya dalam kitab Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam

Pertama, Bangunan epistemologi hukum Islam yang digunakan Yusuf al-Qaradawi dalam membangun politik Islam bersifat revutalisasi teori-teori para pendahulu dari kalangan usuliyyin, baik dari sisi sumber, metode maupun validitas. Dari sisi sumber hukum al-Qaradawi membagi menjadi dua macama, asliyyah (pokok) dan fae’iyyah (cabang) atau taba’iyyah (penyerta). Sumber hukum asal (masadirasliyyah) adalah Al-Quran dan Sunah, sedangkan sumber hukum cabang (masadir far’iyyah) adalah Ijmak, Qiyas dan sumber-sumber lain seperti al-Masalih al-Musalah, al-Istishsan, al-;Urf, al-Istishab, al-Mazhab as-Sahabi, Syar’u Man Qablana dan az-Zari’ah. Pemanfaatan sumber asliyyah, far’iyyah dan taba’iyyah sebagai acuan merupakan metode utama al-Qaradawi dalam menetapkan fikih politknya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi umat dalam rangka mempertahankan tradisi yang masih baik tanpa mengabaikan nilai-nilai baru yang lebih baik. (Yusuf al-Qaradawi, 1994: 12). Dari sisi metode pendekatan dan penemuan hukum Islam, metode bayani lugawi, qiyasi dan istislahi measih menjadi metode pendekatan utama dalam menetapkan fikih politik Islam dan dari sisi validitas hukum menurut al-Qaradawi selalu terkait dengan sumber hukum itu sendiri, jika sumber hukum itu bersifat qat’i as-subut wa qat’i ad-dalalah maka bersifat qat’i, namun jika bersifat qat’I as-subut wa zanni ad-dallah atau zanni ad-dalalah maka bersifat zanni dan sesuatu yang qat’i selamanya qat’i  dan yang zanni selamanya zanni. (Yusuf al-Qaradawi, 1994: 13)

Kedua, Model pemikiran politik Yusuf al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam bercorak moderasi antara pemeliharaan nilai yang lama yang baik dan pemanfaatan nilai-nilai baru yang lebih baok, seperti Ketika menyikapi Islam dan sistem demokrasi. (Yusuf al-Qaradawi, 1994: 14). Pengabungan antara fikih nas dan fikih bermaksud syariat seperti yang tampak, dimana ketika menyikapi permasalahan kriteria pemimpin negara Islam tidak harus dari suku Quraisy dan mekanisme pemilihan kepala negara secara nas dengan syura namun pada saat sekrang memungkinkan dengan pemilihan umum atau voting serta menyikapi permasalahan pencalonan wanita menjadi anggota dewan, secara nas terlarang bagi wanita menjadi penguasa, namun secara maslahat wanita diperbolehkan menjadi anggota dewan, karena maksud larangan hadis khusus untuk kepala negara, ketika menyikapi pencalonan non muslim menjadi anggota dewan, secara nas tampak ada kontradiksi, namun secara maslahat diperbolehkan, dan ketika menyikapi permasalahan koalisi dengan pemerintahan non Islam, secara nas terlarang untuk berkoalisi, namun melihat pertimbangan maslahat diperbolehkan. Pengembalian hal baru yang tidak ada ketentuan nas kepada hukum asal dan maslahat, seperti ketika menyikapi pembatasan masa jabatan pemimpin, keberadaan multi partai dalam negara Islam dan demokrasi.

Ketiga, Nalar fikih politik Yusuf al-Qaradawi dari sisi struktur bersifat eksklusif-moderat yang dibangun di atas integrasi agama dan negara. Agama menuntut adanya pemimpin yang amanah dalam rangka penerapan syariat dan negara menuntut adanya struktur dan kelembagaan yang baik dalam rangka menggapai kemaslahatan. Sehingga negara Islam dengan segala strukturnya dalam rangka menggapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Moderasi struktur al-Qaradawi dengan pemanfaatan sistem politik modern atau sarana yang bermanfaat dalam menjalankan pemerintahan demi menggapai maslahat. Adapun nalar fikih politik Yusuf al-Qaradawi dalam perspektif kritik nalar al-Jabiri bersifat perpaduan antara nalar bayani dan nalar burhani. Perpaduan kedua nalar tersebut tampak dengan mencari maksud syariat dalam suatu teks terlebih dahulu sebelum menetapkan hukum, membedakan antara maksud syariat yang tetap dan wasilah yang berubah, memahami perbedaan antara ibadah dan muamalah. Alasan fundamental upaya perpaduan nalar bayani dan burhani dalam fikih politik lebih disebabkan faktor sumber hukum fikih politik mayoritas bersifat umum dan global, sehingga membutuhkan peran mujtahid untuk menjelaskannya dengan ijtihad bayani (linguistik), ijtihad qiyasi atau ijtihad maqasidi (teleologis). Dan faktor metodologis praktis yang digunakan oleh al-Qaradawi dalam berfatwa atau berijtihad, yaitu metode at-taisir (memberi kemudahan) dan al-wasatiyyah (bersikap moderat). (Yusuf al-Qaradawi, 1994: 15)

Pemikiran fikih politik al-Qaradawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para tokoh Islam, baik yang klasik atau kontemporer diantaranya adalah Ibnu Taimiyyah (661-728 H/1263-1328 M) dan Ibn al-Qayyim (691-751 H/1292-1350 M). Secara khusus pemikiran Ibn Taimiyyah ikut mempengaruhi pemikiran politik al-Qaradawi seperti yang tampak ketikan menjelaskan kedudukan negara dalam Islam dan urgensi keberadaan seorang pemimpin dalam masyarakat muslim dengan dilandaskan pada buku as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Islah ar-Rai wa ar-Raiyyah. (Yusuf al-Qaradawi, 1994:17). Adapun keterpengaruhan al Qaradawi dengan Ibnu Qayyim seperti tampak ketika menjelaskan defenis politik Islam (siyasah syar’iyyah) dengan menyandarkan pada pendapat Ibn Qayyim dalam kitab at-Turuq al Hukmiyyah dan penolakan al-Qaradawi tentang dikotomi hukum syariat dan politik dengan disandarkan pada pendapat Ibn Qayyim dalam kitab I’Iam al-Muwaqqi’in (Yusuf al-Qaradawi, 1994: 14), serta ketika menjelaskan urgensi politik dalam Islam dengan menukil pendapat Ibn Qayyim, bahwa politik itu upaya membawa manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kerusakan, politik yang adil tidak akan bertentangan dengan syariat bahkan sejalan dengannya, karena politik yang adil bagian dari syariat yang menjadi cerminan keadilan Allah dan Rasul-Nya. (Yusuf al-Qaradawi, 1994: 99)

Imam al-Gazali (450-505 H/1058-1111 M). Pemikiran politik al-Gazali berpengaruh pada pemikiran politik al-Qaradawi. Diantaranya ketika menjelaskan relasi agama dan negara dengan melandaskan pada pemikiran al-Ghazali. Menurut al-Gazali, kekuasaan dan agama itu bagaikan duan anak kembar, agama sebagai landasan dan sultan sebagai penjaganya, sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan hancur dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga pasti akan terlantar dan kekuasaan serta ketertiban tidak akan sempurna tanpa adanya sultan (pemimpin). (Yusuf al-Qaradawi, 1994: 19)

Ibnu Kaldun (732-808 H/1332-1406 M), Al-Qaradawi menjadikan  Ibn Kaldun sebagai salah satu referensi dalam fikih politik, seperti ketika ia menjelskan makna khilafah dengan menukil pendapat Ibn Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa khilafah itu upaya membawa manusia agar sesuai dengan aturan syariat demi meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sehingga khilafah itu hakikatnya perwakilan atas nama pemilik syariat untuk menjaga agama dan menata dunia. (Yusuf al-Qaradawi, 1992: 30)

Hasan al-Banna (1324-1368 H/1906-1949 M). Al Banna merupakan di antara tokoh yang banyak mewarnai corak pemikiran politik al-Qaradawi. Hal ini tampak ketika al-Qaradawi menulis sebuah karya khusus tentang pemikiran politik Hasan al-banna merupakan pendidikan yang memiliki keseimbangan dan keterpaduan (tawazun wa takamul), pendidikan yang bernilai positif dan menyadarkan, yang berdasarkan pemahaman bukan sekedar imajanisasi, praktek nyata bukan sekedar slogan, membangun bukan merusak. Berlandaskan kebenaran bukan hawa nafsu, pengorbanan dan pengingkaran terhadap individualism, kepentingan materi dan nafsu. Di antara bentuk pendidikan politik al-Banna berupa integrasi Islam dan politik, penyadaaran akan kewajiban membebaskan negeri-negeri Islam, menegakkan daulah Islam, membentuk umat Islam dan persatuannya, menyambut aturan perlindungan terhadap kaum minoritas. (Yusuf al-Qaradawi, 2007: 119).

Dari semua penjelasan singkat tersebut bisa disimpulkan bahwa  adanya peran ulama dalam ranah politik demi menggapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Baca juga: Ateisme sebagai Ideologi Komunis.

 

Abd al-Karim, As’ad ‘Abd al-Wahhab. “al-Khitab al-Islami wa ad-Dimaqratiyyah Baina Nazariyah al-Isti’ab wa al-Istisb’ad”, Majallah Tikritli al-‘Ulum as-Siyasiyyah, al-Mujaallad 2, as-Sanah 2, al-‘adad 2 (Azar 2015 M-Jumadi al-Akhir 1436 H).

Abdillah, Maskuri, “Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi”, Ahkam: Vol.XIII, No. 2 (Juli 2013).

Al-Beik, Muhhamad Salih Ibrahim. Malamih al-fikr at-Tarbawi al Islami fi Dau’ Kitabat asy-Syaikh Yusuf al-Qaradawi.Gaza:Risalah al-Majister fi Kulliyyah at-Tarbiyah li al-Jami’ah al Islamiyyah, 2009.

Al-Qaradawi, Yusuf, Hiwar Haula al-‘Alaqah Baina an-Nass wa al-Ijtihad, Hauliyat Kulliyah asy-Syari’ah wa al-Qanun wa ad-Dirasat al-Islamiyyah Jami’ah Qatar, al-‘Adad al-‘Asyir (1412 H-1992 M).

Al-Qaradawi, Yusuf, Nahwa Ushul Fiqh Muyassar, Hauliyat Kulliyah asy-Syari’ah wa al-Qanun wa ad-Dirasat al-Islamiyyah Jami’ah Qatar, al-‘Adad al-‘Asyir (1412 H-1992 M).

Al-Qaradawi, Yusuf, ad-Din wa as-Siyasah:Ta’sil wa Radd Syubuhat. Dublin:al-Majlis al-Urubbil li al-Ifta’ wa al-Buhus, 2007.

Al-Qaradawi. Yusuf, al-Fiqh al-Islami Baina al-Asalah wa at-Tajdid. cet. Ke-2, al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1999.

Aly Sirojuddin Aly, Pemikiran Poltik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan, Depok:Rajawali Press, 2018.

Azra, Azzumardi, Transformasi Politik Islan:Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.