Oleh : Heriannur  (Peserta Program Kaderisasi Ulama (PKU) Angkatan XIV Tahun 2020)

Dalam pasal 33 ayat 3 berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya merupakan unsur terpenting bagi sistem ekonomi. Karena diharapkan penggunaan sumber daya semata-mata hanya untuk membuat rakyat makmur dan sejahtera. Sumber daya sendiri dapat digolongkan ke dalam tiga bagian. Pertama, sumber daya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa antara lain; air, tanah, udara, dan kekayaan yang ada di bumi. Sumber daya ini penting bagi kegiatan perekonomian karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kedua, sumber daya ekonomi yang berasal dari hasil karya manusia antara lain; rumah, mesin, bangunan pabrik, dan berbagai bahan baku untuk kegiatan perindustrian. Ketiga, sumber daya manusia dalam arti luas, yakni kemampuan intelektual dan hasil karya intelektual, keterampilan, kejujuran,daya juang dan daya tahan, kesehatan, dan keimanan[1]. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku ekonomi harus memahami kriteria sumber daya yang ada dimuka bumi dan mengelolanya secara arif serta bijaksana hanya semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Baca Juga: Wajah Politik Islam Di Era New Normal

Ekonomi dan Kesejahteraan

Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Pendek kata rakyat itu daulat alias raja atas dirinya, tidak lagi orang-seorang atau sekumpulan orang pandai atau segolongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. Inilah arti kedaulatan rakyat! Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Inilah arti kedaulatan rakyat. Tidak saja dalam hal politik melainkan jua didalam sisi sosial dan ekonomi ada demokrasi (Ke Arah Indonesia Merdeka, 1932).

Begitulah pandangan Bung Hatta memandang demokrasi yang tidak hanya membahas politik melainkan juga ada disisi sosial dan ekonomi. Dalam hal ini saya mencoba mengaitkan pandangan Bung Hatta dengan Pancasila. Pada pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 di dalamnya termuat bunyi pancasila yang keempat dan kelima. Hal ini berkaitan bahwa setiap masyarakat diberikan kebebasan dalam membangun dan menjalankan perekonomian yang semata-mata untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sila ke 4 dan sila ke 5 Pancasila memiliki kaitan yang sangan erat satu sama lain.

Dalam hal ini Bung Hatta berpandangan bahwa sistem ekonomi harus berangkat dari Pancasila memandang manusia[2]. Pancasila baik secara empiris maupun ontologi menempatkan manusia Indonesia sebagai subjek dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila[3]. Kehidupan manusia Indonesia terwujud dengan sifat yang khas antara lain; religius, ramah, sopan santun, membantu sesama (kekeluargaan), dan memutuskan segala sesuatu dengan mufakat[4]. Sistem perekonomian ini disebut sistem ekonomi pancasila, karena untuk menjalankan perekonomian baik secara mikro ataupun makro berpedoman terhadap nilai ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai intrumen bagi penerapan sistem perekonomian ini termanifestasi dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 4[5]. Oleh karena itu, hendaknya dalam mengelola perekonomian melibatkan seluruh rakyat agar terciptanya kesejahteraan bersama.

Kesejahteraan memiliki kaitan erat dengan perekonomian disuatu negara. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu negara maka akan semakin tinggi penerimaan pajak yang diterima. Dalam urusan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sudah dijamin dan diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 34[6]. Dengan sedemikian rupa jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dijamin oleh Negara sesuai dalam UUD 1945. Dengan konsep yang berkesinambungan antara jaminan sosial dan perekonomian diharapkan dapat mewujutkan cita-cita memajukan kesejahteraan umum.

Baca Juga: Columbus Bukan Penemu Benua Amerika

Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial merupakan masalah yang kini tengah dihadapi negara Indonesia. Tingginya angka kemiskinan salah satu contoh bahwa ketimpangan di Indonesia belum bisa teratasi. Ada beberapa penyebab kenapa angka kemiskinan di Indonesia cenderung tinggi. Adapun yang pertama, miskin karena malas hal ini cukup berpengaruh jika masyarakat cenderung tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha belajar, dan cenderung berharap belas asih. Kedua, kesempatan mendapat pekerjaan yang kurang adil karena angka kesempatan kerja bagi sarjana lebih tinggi daripada seorang yang hanya tamatan SMA atau tidak mengenyam dunia pendidikan. Dan yang Ketiga,faktor pendidikan. Pada kenyataanya lapangan pekerjaan di buka bagi orang-orang yang memiliki ijasah sekolah dan untuk mendapatkan ijasan tentu membutuhkan biaya. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah terpaksa harus menjalani rutinitasnya. Dari beberapa faktor mengenai ketimpangan diatas saya rasa penting peran dari pemerintah dan para sarjana untuk berkolaborasi mengentaskan kemiskinan yang terjadi.

 

 

Kesimpulan

Negara Indonesia memiliki cara pandang hidup tersendiri yaitu dengan Pancasila. Pancasila adalah sebuah filsafat yang lahir dari manusia Indonesia. Maka dari itu Pancasila merupakan dasar bagi sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam setiap sendi kehidupan di Indonesia jika benar-benar menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila maka semua cita-cita bangsa Indonesia akan mudah tercapai.

Akan tetapi pada kenyataanya penerapan Pancasila sering diselewengkan. Pancasila dijadikan sebagai tameng untuk mendapat kepuasan bagi individu maupun kelompok. Masyarakat yang harusnya sejahtera sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan hukum, politik, sosial, dan ekonomi lebih merasakan kesengsaraan. Dari permasalah ekonomi saja kita bisa lihat perusahaan-perusahaan besar yang berdiri bukan dimiliki oleh masyarakat Indonesia melainkan orang asing. Dengan mudahnya wakil rakyat membuat peraturan yang memudahkan investor asing untuk mengeruk kekayaan di bumi Indonesia dengan mengatas namakan Pancasila. Hal ini membuat banyaknya usaha mikro masyarakat gulung tikar karena kalah saing sehingga angka ketimpangan yang terjadi terus meningkat. Oleh sebab itu, jika kita ingin menerapkan sistem Pancasila kehidupan berbangsa dan bernegara kita perlu menghayati setiap nilai-nilai yang terkandung disetiap sila, terutama di sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita menjalankan perintah Tuhan dengan baik tentulah para wakil rakyat akan patuh dan takut jika menjalankan amanahnya sewenang-wenang dan masyarakatpun akan saling membantu satu sama lain sesuai dengan perintah ajaran agama masing-masing.

            [1] Subiakto Tjakrawerdaja, Soenarto Soedarno, P. Setia Lenggono, Budhi Purwandaya, dan Lestari Agusalim, Sistem Ekonomi Pancasila.

 

[2] Subiakto Tjakrawerdaja, Soenarto Soedarno, P. Setia Lenggono, Budhi Purwandaya, dan Lestari Agusalim, Sistem Ekonomi Pancasila  Cita-cita yang dikehendaki oleh Bung Hatta adalah sistem perekonomian yang berangkat dari pandangan Pancasila tentang manusia yaitu dilandasi paham kekeluargaan. Berdasarkan pandangan tentang hakikat manusia Indonesia di atas serta untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan maka interaksi dan interelasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi disusun dalam suatu sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yaitu yang disebut sebagai sistem ekonomi terpimpin yang  sering dimaknai sebagai ekonomi koperasi.

[3] Subiakto Tjakrawerdaja, Soenarto Soedarno, P. Setia Lenggono, Budhi Purwandaya, dan Lestari Agusalim, Sistem Ekonomi Pancasila “Sebab,secara Empiris ,manusia manusia Indonesialah yang menjadi subjek yang  ber – Pancasila dan bernegara” dan  “Dengan demikian ,secara ontologis ,hakikat dasar dari keberadaan dari sila – sila Pancasila adalah manusia”.

[4] Subiakto Tjakrawerdaja, Soenarto Soedarno, P. Setia Lenggono, Budhi Purwandaya, dan Lestari Agusalim, Sistem Ekonomi Pancasila “Sebagai perwujudan tersebut ,maka bangsa Indonesia sejak lama dikenal oleh bangsa-bangsa mancanegara sebagai bangsa yang memilki sifat khas dengan kerpibadian unik,di antaranya ramah tamah,religius,suka membantu sesama (solidaritas dan gotong royong),dan mengutamkan musyawarah mufakat

[5] UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”, ayat 2 “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, ayat 3 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dan ayat 4 “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

[6] UUD 1945 pasal 23 ayat 1 “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, pasal 27 ayat 2 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.