Oleh : Amir Sahidin/peserta PKU UNIDA Gontor Angkatan XIV

pku.unida.gontor.ac.id- Kehidupan ini memiliki siklus naik dan turun, seperti leter “S” yang tertidur, kadang berjaya di puncak kegemilangan dan kadang berada di dasar keterpurukan. Demikian pula dengan peradaban suatu bangsa, ia memiliki siklus seperti itu juga. Ibnu Khaldun pernah menyebutkan perkembangan siklus tersebut melalui lima tahapan, yaitu: Tahap Pendirian Negara; Tahap Pemusatan Kekuasaan; Tahap Kekosongan atau Puncak Kejayaan; Tahap Kemunduran dan Kemalasan; yang terakhir, Tahap Menuju Keruntuhan.[1]

Peradaban Islam sendiri secara umum juga telah sampai pada kegemilangannya baik pada masa Rasulullah maupun setelah-setelah beliau, dimana kaum muslimin memiliki kekuasaan yang dapat menjaga agama dan menerapkan keadailan agama. Akan tetapi, pada saat ini kaum muslimin berada di dasar keterpurukan, tepatnya setelah kekuasaan Islam di bawah tampuk kepemimpinan Turki Usmani runtuh pada tahun 1924 M. Kemudian kaum muslimin dipecah-belah di berbagai negara dan dipimpin oleh para pemimpin diktator yang lebih dekat dengan kekufuran dari pada keislaman; kaum muslimin dijauhkan dari agama serta syariat Islam yang merupakan sumber kebagiaan dunia serta akhirat.

Islam juga dijauhkan dari politik dan sebaliknya, politik dijauhkan dari Islam. Lebih dari itu, bahkan muncul usaha-usaha dan gerakan-gerakan guna memisahakan agama dengan politik, yang seiring disebut dengan istilah sekularisme. Padahal, Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif pembahasannya, semua telah diatur oleh syariat Allah. Aturan Allah ini mencakup perkara ibadah, akhlak, muammalat, hukum, negara, politik dan sebagainya. Islam sendiri memiliki ilmu politik yang bernama politik syar’i atau “Siyasah Syar’iyah” yang artinya: politik yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan syariat. Kadang juga diterjemahkan dengan istilah politik Islam.

Baca Juga : Belajar dari Turki

PENGERTIAN POLITIK

Politik adalah segala urusan, tindakan, kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan negara terhadap negara lain.[3] Ia juga bisa diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Berbeda hakikatnya dengan pemahaman politik menurut orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahwa, “Dalam politik tidak ada hubungan yang abadi; dalam politik tidak ada prinsip yang abadi; dan dalam politik yang ada adalah kepentingan abadi”. Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mencapi tujuan tersebut. Adapun politik Islam, ia harus memiliki kombinasi dari tiga kreteria, yaitu mengetahui ilmu syar’i; memahami fikih realitas dan harus disertai dengan ketakwaan yang tinggi serta jauh dari hawa nafsu.[4]

Dalam Sirah an-Nabawiyyah pun telah terbukti bahwa Rasulullah tidak hanya mengajarkan urusan agama saja, melainkan beliau juga mengajarkan masalah politik. Bahkan, Rasulullah sendiri yang menyontohkan sebagai seorang politikus selama sepuluh tahun ketika berada di Madinah, beliau menjadi kepada negara; berinteraksi dengan seluruh masyarakat baik muslim maupun kafir; membuat dan menjalankan undang-undang; serta mengurusi berbagai persoalan baik dalam negeri maupun luar negeri (Madinah).

Oleh karenanya, Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Mereka yang hendak memisahkan Islam dengan politik, sama saja tidak mengakui dan bahkan menentang kenabian Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam ketika sepuluh tahun berada di Madinah. Memisahkan antara Islam dan politik juga merupakan perbuatan bid’ah (perkara baru) yang sesat. Yang demikian itu karena Rasulullah menjelaskan perkara bid’ah tepat setelah menjelaskan masalah politik, yaitu wasiat beliau untuk terus bertakwa, mendengar dan taat, serta mengikuti jalan hidup beliau dan para Khulafa’ ar-Rasyidin. Rasulullah bersabda:

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan mendengar meskipun yang memerintah adalah seorang budak habsyi yang hitam. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka, hendaklah kalian berpegang dengan sunahku, sunah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru (dalam urusan agama), sebab setiap perkara yang baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” [HR. Abu Dawud & Tirmidzi]

TIGA PILAR POLITIK ISLAM

Dalam politik Islam terdapat tiga pilar perundangan yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah tindakan, kebijakan dan siasat yang sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri. Tiga pilar itu adalah: Perundangan syar’i (halal dan haram); Perundangan siyasah untuk kemaslahatan atau mafsadah (bermanfaat atau berbahaya); Perundangan realita dan kepastian (mungkin atau tidak mungkin)”.[5] Adapun penjelasan ringkasnya adalah sebagai berikut ini:

Pertama: Apakah sesuatu yang ingin dikerjakan hukumnya halal atau haram. Jika ia tidak mengetahuinya maka ia wajib mengamalkan firman Allah (artinya), “Maka tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya”. Ia kembalikan problemnya pada orang yang terpercaya secara keilmuan syariat, waqi’ (kondisi) dan orang yang terpercaya agamanya.

Baca Juga : Bersatunya Ulama dan TNI ; Menelisik Rahasia Dibalik Lolosnya Jend. A.H Nasution dalam Peristiwa G/30/S/PKI

Kedua: Hendaknya ia melihat dan memperhatikan serta memikirkan sejauh ilmu yang ia punya serta mempertimbangan konsekuensi yang akan ia terima. Apakah hal tersebut berfaedah untuk problem umat atau justru membahayakannya. Hal ini merupakan perkara yang lebih sulit dari sebelumnya karena keterkaitannya dengan ruwetnya masalah maslahat dan mafsadah. Karena tidak cukup hanya melihat dhahir hukumnya halal atau mubah hingga ketika dikerjakan pun demikian. Sebab jika dikerjakan setelah melalui pertimbangan siyasah, kondisi real dan pandangan orang yang berpengalaman serta ahli perang, bahwa sebab-akibat yang akan ditanggung dari perbuatan tersebut mengandung mafsadah dan bahaya. Maka, melaksanakannnya juga haram berdasarkan kaidah umum, “Tidak boleh mendatangkan bahaya dan menolak bahaya dengan bahaya lain”.[6]

Ketiga: Memperhatikan kemungkinan tercapainya perbuatan tersebut. Ini perkara yang lebih penting dan utama, karena berkaitan dengan kemampuan dan kemungkinan tercapainya ide, gagasan maupun kebijakan yang akan diterapkan. Siapa saja yang memampuinya maka mereka inilah orang yang memiliki azam untuk menegakkannya. Terlebih jika ia telah bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang yang sudah berpengalaman dan terpercaya, “Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan adalah orang yang kuat lagi terpercaya” [QS. Al-Qasas: 26]

Karena sangat pentingnya tiga pilar perundangan ini, maka tidak mungkin seseorang atau sekelompok masyarakat akan sukses, kecuali kebijakan, politik dan langkahnya dilaksanakan dan ditetapkan dengan mengambil ketetapan tiga pilar tersebut, yaitu secara syar’i; siyasah kemaslahatan; dan realita kemungkinan. Sehingga, amal perbuatannya menjadi halal, bermanfaat dan dapat direalisasikan.

KESIMPULAN

Islam dan politik tidak mungkin dipisahkan, karena Islam sendiri mengandung unsur politik yang sering disebut dengan istilah siyasah syar’iyah atau politik Islam. Dalam politik Islam ini terdapat 3 pilar perundangan yang harus diperhatikan, yaitu: Perundangan syar’i; Perundangan siyasah untuk kemaslahatan atau mafsadah; dan Perundangan realita serta kepastian. Kemudian semua itu juga harus disertai dengan ketakwaan yang tinggi dan jauh dari hawa nafsu.

[1] Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, terj: Masturi dkk ( Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2011) hlm. 9 dan 10

[2] Wikipedia,Sekularisme, diakses pada hari selasa 2 Agustus 2020, jam 17:30 WIB

[3] Departemen Pedidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hlm. 886.

[4] Hazim al-Madani & Abu Mus’ab as-Suri, Visi Politik Gerakan Jihad terj: Luqman Hakim & Umarul Faruq (Solo: Jazera. 2010) hlm. 49 dan 53

[5] Ahmad bin Abdullah bin Shalih az-Zahrânî, al-I‘dâd asy-Syar‘î wa ats-Tsaqâfî li al-Mujâhid (Majmû‘ah al-Anṣâr al-Barîdiyah) 51.

[6] Muhammad Shidqi Ahmad al-Burnû, al-Wajîz fî Îdhâhi Qawâ’id al-Fiqhi al-Kulliyah (Riyad: Muassasah ar-Risâlah, 1403) hlm. 77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.