Oleh : Syamila Karunia/Alumni PKU UNIDA Gontor Angkatan XIV

pku.unida.gontor.ac.id-

Pada tahun 2018 Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) masuk sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), hadirnya rancangan tersebut disebabkan karena adanya pandangan kekosongan regulasi yang mengatur dan mempidanakan pelaku kekerasan seksual, serta menganggap negara tidak mengakomodir hak-hak perempuan. Namun dibalik itu RUU PK-S dipandang mengandung unsur liberalisasi nilai dan tidak mengindahkan norma dan moral Agama Islam, hal tersebut menyebabkan kekhawatiran dapat memberikan peluang bagi kaum liberal untuk menyebarkan programnya.

Makna Kekerasan Seksual dalam diskursus Feminis

Dasar pemikiran dalam gerakan RUU P-KS ini adalah The Transfeminist Manifesto (Feminis Gelombang III) . Corak khasnya adalah tentang perjuangan kemerdekaan wanita yang mempersoalkan tubuh perempuan sebagai objek utama penindasan. Di dalamnya mengandung tuntutan-tuntutan hak untuk mendefinisikan kembali identitas perempuan dan mendesak masyarakat untuk menghormatinya serta menuntut hak untuk membuat keputusan terhadap tubuhnya sendiri (Body Authority). Karenanya definisi pada istilah kekerasan seksual dalam RUU P-KS mengandung kesalahan paradigmatif atau mendasar dalam cara pandang Islam. Hal tersebut termaktub dalam RUU P-KS, BAB I pasal I;

Baca Juga : Perlukah feminisme dalam Islam ?

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Dalam diskursus feminis, kekerasan seksual yang dimaksud adalah suatu kegiatan seksual yang tidak terkonfirmasi persetujuannya atau menyalahi kehendak individu, atau pemaksaan. Konsekuensinya dari definisi tersebut akan menyusul definisi-definisi lain seperti; kegiatan seksual yang dilakukan berdasarkan kehendak individu berbasis ‘suka sama suka’ atau sukarela tanpa ada paksaan meski tidak terikat oleh pernikahan maka aktivitas tersebut dinilai sebagai perilaku yang legal/valid di mata hukum. Maka sudah jelas hal ini menyalahi

hukum islam yang melarang perzinahan, karena memperluas makna perzinahan sebagai perilaku seksual yang bukan lagi pernikahan sebagai syarat utama. Maka dalam konteks ini wahyu tidak dapat diberlakukan karena dipandang sebagai sistem yang membatasi kehendak individu.

Selain itu konsekuensi yang akan terjadi jika rancangan tersebut berhasil disahkan pasal terkait pun berpotensi untuk memberi peluang bagi berkembangnya segala bentuk perilaku seksual yang berbasis kehendak sukarela. Itu artinya pasal tersebut dapat dijadikan payung hukum yang melegalkan serta melindungi kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia.

Kekerasan Seksual dalam Pandangan Islam

Kekerasan dalam hal ini didefinisikan pada istilah kejahatan dalam islam, kekerasan dan kejahatan memiliki persamaan dalam ruang lingkup pelanggaran moral yang berlaku, yang sama-sama mengandung dampak pada menciderai diri ataupun orang lain. Kejahatan dalam islam diberi istilah Jarimah yang artinya;

“Perbuatan-perbuatan tercela. Tercela adalah apa yang Allah mencelanya pula. Itu sebabnya, suatu perbuaan tidak dianggap kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara’ bahwa perbuatan itu tercela.[1]

Istilah Jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik mengenai jiwa atau lainnya.[2] Jarimah atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik dan berpengaruh pada kepentingan pribadi, dan yang paling penting adalah tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah. Adapun ciri-ciri dari Jarimah adalah sebagai berikut:[3]

  1. Hukumannya tertentu dan tebatas, maksudnya adalah hukuman telah ditentukan ole syara termasuk ukuran minimal dan ukuran maksimal sebuah hukuman.
  2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, artinya tidak ada yang dapat membatalkan ataupun menggantikan hukuman tersebut, lalu jika ada kepentingan hak selain hak Allah maka posisi hak tersebut tetap dibawah hak.

Adapun jenis tindak pidana kejahatan/Jarimah yang dimaksud adalah; perzinahan (termasuk pemerkosaan)[4], Qadzaf tuduhan palsu zina, meminum minuman keras. Pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.[5]

Maka dalam hal ini kembali kepada definisi zina sebagaimana yang dikedepankan dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan Zina adalah atal mar’ata min ghairi ‘aqdin syar’iyyin aw milkin –menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian-, selain itu ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanafiyah ikut serta dalam mendefinisikan zina. Malikiyah memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Lalu Syafi’iyah menjelaskan zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabi’atnya menimbulkan syahwat. Dan menurut Hanafiyah zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang- orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Maka sederhananya zina dalam hal ini dapat didefinisikan Segala sesuatu perbuatan pelanggaran seksual yang dilakukan diluar akad pernikahan.

Baca Juga : Problematika dalam Konstruksi Sosial

Maka sebagaimana merujuk pada definisi para ulama mengenai zina, redaksi yang tertulis dalam RUU P-KS mengisyaratkan perilaku seksual berbasis sukarela atau tidak ada paksaan kehendak individu atau relasi kuasa, sangat jelas Rancangan Undang-undang tersebut harus ditolak karena hal tersebut mengindikasikan penerimaan legalitas zina di Indonesia. (Al- Isra: 32)

Islam sebagai agama rahmah/kasih sayang tentunya berlaku adil, mengenai hukuman tentang kekerasan seksual yang terjadi karena sesuatu yang diluarkendali, misalnya seperti kasus pemerkosaan pada muslimah melalui pembiusan, maka pelaku kejahatan tersebut berlaku hukuman Jarimah sebagaimana yang telah dijelaskan. Dalam hal ini idealnya antara laki-laki melakukan perilaku preventif, di mana keduanya saling menjaga. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 30-31 yang menyeru laki-laki & perempuan untuk saling menjaga pandangan & kemaluannya dengan konsep aurat dan tidak saling memancing ataupun menggoda satu samalain.

Berikut bentuk tabel perbedaan antara feminis dan islam dalam mendefinisikan Kekerasan Seksual;

Aspek Perbedaan

Feminis (RUU P-KS) Islam (Al-Qur’an & Hadits)

Dasar Pendekatan

Antroposentris

Theosentris

Basis Seks

Berbasis Sukarela Berbasis Aturan Syar’i

Legalitas Pernikahan dalam perilaku seksual

Melegalkan perilaku sex diluar akad pernikahan

Menolak semua perilaku sex diluar akad pernikahan

Hukuman Terjadi jika ada salah satu diantara pelaku sex merasa terpaksa

Terjadi jika perilaku sex dilakukan diluar akad pernikahan

Basis Hukuman Undang-undang

Al-Qur’an & Hadits

[1] Abdurrahman Al Maliki, Nidhamul ‘Uqubat.

[2] H.A. Djazuli, Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Ed. 2, Cet. 3, 2000, Grafindo Persada, Jakarta), Hal. 12.

[3] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (2005, Sinar Grafika, Jakarta), hal. Ix.

[4] Adapun pengertian tentang zina mukrah adalah perkosaan dalam bahasa arab disebut alwath ’u bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa sesorang perempuan (telah dibuktikan), seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina, melainkan hanya laki-laki saja yaitu dengan hukuman zina cambuk 100 kali atau hukuman rajam.

[5] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana…

Edited by AdminPKU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.