Oleh : Novita Kusumadewi/Peserta PKU UNIDA Gontor Angkatan XIV

pku.unida.gontor.ac.id- Jauh sebelum Indonesia meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW dan sebelum CEDAW diratifikasi PBB pada tahun 1979, Indonesia sudah mengenal tuntutan persamaan hak pada gerakan perempuan (Kania, 2018:16). Istilah keseteraan gender belum dikenal saat itu. Kini, istilah keseteraan gender sudah menggusur istilah emansipasi perempuan yang sempat populer selama berpuluh tahun.

Pergerakan perempuan di Indonesia menurut Mr. A.K Pringgodigdo (dalam Kania, 2018:17) membagi pergerakan perempuan di Indonesia menjadi tiga gelombang, gelombang pertama pada tahun 1908-1920, gelombang kedua tahun 1920-1930, dan gelombang ketiga tahun 1930-1942. Menurutnya, pada gelombang pertama, pergerakan perempuan hanya berjuang untuk mempertinggi kedudukan sosial. Persoalan politik, seperti hak pemilihan, tidak menjadi perundingan sama sekali. Tokoh pergerakan yang menjadi ikon pada gelombang pertama adalah R.A Kartini. Ia sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan.

Kemudian tahun 1920-1930, pada gelombang kedua nasib perempuan Indonesia mengalami banyak perubahan dari tahun sebelumnya. Ini ditandai dengan berkurangnya kawin paksa, anak-anak perempuan diperbolehkan bersekolah dan lainnya. Pada gelombang ini pula, Kongres perempuan Indonesia pertama diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928. Tujuannya ialah mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan perempuan Indonesia.

Gelombang ketiga ditandai dengan munculnya gerakan perempuan pertama yang memperkenalkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yakni Istri Sedar (IS). Istri Sedar merupakan organisasi yang dianggap paling radikal saat itu yang mana Istri Sedar berusaha agar anggotanya sadar akan cita-citanya sebagai perempuan dan mengupayakan agar mereka lebih matang untuk berjuang di lapangan politik bersama kaum laki-laki. Gerakan ini menjadi ikon pada masanya namun banyak organisai Islam yang tidak senang dengan garis perjuangan Istri Sedar sehingga mulai muncul friksi antara gerakan perempuan Islam dan feminis.

Baca juga : Wacana Feminisme di Ruang Publik: Mewaspadai Modus Operandi

Fase Ibuisme

Ibuisme negara adalah ideologi gender bentukan Orde Baru yang menempatkan perempuan dalam peran idealnya bagi negara (Herawati, 2016:42). Negara mendefinisikan kemuliaan perempuan pada rahimnya, pada kemampuaannya melahirkan, membesarkan anak-anaknya, dan mengabdi kepada suami. Salah satu aktivis kesetearaan gender yang seringkali menyuarakan penolakan terhadap ibuisme adalah Julia Suryakuma. Ibuisme Negara dalam perspektif Julia Suryakuma merupakan pandangan dunia yang memangkas identitas eksistensial perempuan sebagai manusia seutuhnya. Darinya perempuan dibonsai, dipangkas, dikerdilkan, direduksi pada arena domestik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pendidik dan penanggungjawab terhadap anak, dan penyokong Negara.

Ibuisme merupakan respon feminis terhadap orde Baru yang merumuskan peran perempuan ke dalam lima kewajiban (pancadarma) sebagai berikut:

  1. Perempuan sebagai istri pendamping suami;
  2. Perempuan sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda;
  3. Perempuan sebagai pengatur ekonomi rumah tangga;
  4. Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan; dan
  5. Perempuan sebagai anggota masyarakat, terutama organisasi perempuan, badan-badan sosial, dan sebagainya yang menyumbangkan tenaga kepada masyarakat (Kania, 2018:20).

Menurut Candraningrum (2013:3) peran perempuan pada masa orde baru bersifat sangat memenjarakan serta sangat freudian, eksklusif, tidak egaliter, subordinatif, dan represif terhadap perempuan. Meskipun demikian, jauh sebelum Indonesia merdeka, perempuan Indonesia mengajarkan kepada perempuan lainnya bagaimana seharusnya menjadi ibu yang merupakan pendidik pertama untuk anak-anaknya. Salah satunya ialah Rohana Kudus yang sudah memikirkan bagaimana seorang ibu selain pintar dalam urusan rumah tangga, ia juga harus berpendidikan. Urgensi pendidikan di sini bukan untuk mengalahkan laki-laki, tetapi karena perempuan akan menjadi madrasatul ula untuk anak-anaknya kela. Hal ini belum sepenuhnya disadari oleh semua perempuan, terlebih bagi mereka yang memprioritaskan dirinya pada karier dan lebih memilih orang lain untuk mengasuh anak daripada mengasuh sendiri.

 

Eksploitasi terhadap Perempuan

Sejumlah penggiat kesetaraan gender tidak segan-segan mendukung eskploitasi perempuan berbentuk beauty contest. Padahal ini bertentangan dengan prinsip feminisme di awal kemuculannya. Walaupun dibungkus dengan brain dan behavior, kemolekan tubuh dan kecantikan wajah para perempuan yang mengikuti ajang tersebut tetap saja menjadi penilaian utama. Tidak bisa dinafikan, kecantikan fisik adalah sisi yang paling menarik dari diri sesorang perempuan sehingga kecantikan ini dilirik oleh banyak kalangan tak terkecuali pemodal. Akibatnya, kecantikan perempuan dijadikan sebagai komoditas yang bisa menarik perhatian dan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Ide tentang kecantikan sebenarnya sudah berkembang bersamaan dengan ide tentang uang, sehingga keduanya menjadi paralel dan ekonomi konsumen. Ketika gerakan perempuan mulai berkembang memasuki pasar tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan terbiasa menilai kecantikannnya sebagai kekayaan (Sari, 2016:69).

Selain itu, para feminis mewacanakan tempat penitipan anak di setiap kantor dengan tujuan agar para perempuan karier tidak diganggu dan tidak terbebani dengan kepengurusan dan kepengasuhan anak saat ia bekerja di luar rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa feminis menolak pembagian kerja dalam keluarga.

Baca juga : Syariah Perspektif Gender, Mungkinkah?

Simpulan

Konsep kebebasan yang diagungkan feminis ternyata semu. Kaum bebas yang ingin bebas dari kodratnya sebagai perampuan sehingga banyak mengalami cinderella complex, yaitu kaum perempuan yang bebas justru semakin mendambakan perlindungan dari sang pangeran. Kebebasan untuk berkiprah di sektor publik juga membuat perempuan menjadi lebih bergantung pada bantuan-bantuan di luar dirinya, seperti tempat pengasuhan anak dan orang yang dapat membantu pekerjaan rumah tangga.

Adapun hal yang perlu digaris bawahi ketika Tuhan disingkirkan dari kamus perjuangan pemberdayaan perempuan, pikiran dan hawa nafsu akan menjadi rujukan. Ketaatan dan ibadah dinilai sebagai penidasan. Kemungkaran dan kemaksiatan dipuja sebagai kebebasan dan kemajuan perempuan.

 

Daftar Pustaka

Candraningrum, Dewi. 2013. Negara, Seksualitas, dan Pembajakan Narasi Ibu. Seminar Great Thinkers: Mengkaji Kembali Gagasan Julia Suryakusuma: State Ibuism di Era Pasca Orde Baru.

Herawati, Erna. 2016. Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Kemasyarakatan Pasca Reformasi. Seminar Nasional Politik dan Kebudayaan Unpad Oktober 2016.

Kania, Dinar Dewi. 2018. Delusi Kesetaraan Gender. Jakarta: Yayasan Aila

Sari, A. H. 2016. Kontes Kecantikan: Antara Eksploitasi dan Eksistensi Perempuan. Seminar Nasional Gender dan Budaya Madura III, Madura: Perempuan, Budaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.